Pemanfaatan Data Kependudukan, Bappenda Teken Kerjasama dengan DPMPD Dukcapil NTB

Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari foto bersama dengan Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi bersama pihak lainnya usai penandatangan  perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di Ponpes Nurul Haramaian  Narmada Lobar, Kamis, 28 Februari 2019. (Suara NTB/bappendantb)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda)  meneken atau menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Penandatangan perjanjian kerjasama antara dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB itu terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.

Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si menjelaskan, tujuan  penandatangan perjanjian kerjasama dengan DPMPD Dukcapil. Dalam rangka memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK)  di dalam proses pendaftaran kendaraan baru.

Iklan

‘’Jadi nanti, kita diberikan hak akses untuk mengonfirmasi NIK setiap pendaftar kendaraan baru, langsung ke DPMPD Dukcapil,’’ jelas Iswandi dikonfirmasi di kantornya, Kamis, 28 Februari 2019 sore.

Bappenda akan menjadikan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, Bappenda akan mudah mengidentifikasi wajib pajak kendaraan bermotor. Setelah adanya perjanjian kerjasama ini, kata Iswandi, maka Bappenda sudah dapat mengakses data kependudukan wajib pajak kendaraan bermotor di NTB.

Melalui penandatangan perjanjian kerjasama ini, lanjut mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB ini, banyak manfaat yang akan didapatkan. Identitas pemilik kendaraan konsisten dengan KTP-nya. Kemudian alamatnya juga  jelas. Sehingga apabila ada pemilik kendaraan yang  menunggak pembayaran pajak akan mudah dicari.

‘’Kemudian juga, tidak bisa lagi mendaftarkan kendaraan atas nama dirinya dengan KTP orang lain,’’ terangnya.

Nantinya,  orang yang memiliki kendaraan akan mudah dimonitor. Dalam satu keluarga akan mudah diketahui jumlah kendaraannya. Pasalnya, sekarang akan menganut single identity. Mulai dari KTP, STNK, SIM dan rekening bank akan mudah dikonsolidasikan.

‘’Banyak manfaatnya. Ketika dia mau membayar non tunai, dengan hanya memanggil NIK pada bank ditunjuk akan mudah,’’ katanya.

Iswandi menjelaskan, Bappenda memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung percepatan layanan di samping keamanan identitas kependudukan seseorang. Dengan single identity maka tidak akan mudah identitas seseorang dipalsukan. Tujuan akhirnya, kata Iswandi adalah  optimalisasi pendapatan daerah.

Setelah penandatangan perjanjian kerjasama ini, Bappenda akan membangun konektivitas jaringan untuk mengakses data kependudukan dari DPMPD Dukcapil. Infrastrukturnya sedang disiapkan dan diharapkan segera tuntas.

‘’Jadi nanti orang membawa KTP, kita cek data server Dukcapil, benar datanya. Ndak perlu lagi input data lagi. Sekarang mengintegrasikan infrastruktur. Sudah kita koordinasikan dengan Dinas Kominfotik,’’ tandasnya.

Penandatangan kerjasama pemanfaatan data antara Bappenda dan DPMPD Dukcapil diteken langsung kepala OPD bersangkutan di Ponpes Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, Kamis, 28 Februari 2019. Yakni Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dan Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si.

DPMPD Dukcapil NTB mendukung penuh perjanjian kerjasama ini. Diharapkan dengan perjanjian kerjasama ini akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma mengatakan pihaknya terus menerus meningkatkan peran Sekretariat Bidang Administrasi Kependudukan. Sehingga, pada Rabu (27/2) lalu dilakukan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Sekretariat Bidang Dukcapil di Hotel Lombok Plaza Mataram.

‘’Selama ini, peran sekretariat itu sangat kecil ditampilkan. Fungsi sekretariat ini mendukung seluruh kegiatan dinas. Sekarang dia agak jarang mendapatkan apresiasi. Padahal justru keberadaan mereka sangat mendukung penyelesaian tugas-tugas secara keseluruhan,’’ kata Panca.

Keberadaan Sekretariat Bidang Dukcapil selama ini sangat berperan dalam memberikan supporting data. Bahkan keberadaan Sekretariat Bidang Dukcapil sangat berpengaruh terhadap kinerja bidang lainnya.

‘’Tujuan Rakor ini untuk  peningkatan kapasitas Sekretariat Bidang Dukcapil. Fungsi-fungsi supporting inilah yang ingin ditampilkan. Bahwa sekretaris itu ada peran belakang yang tak terlihat selama ini. Mereka jarang mendapatkan apresiasi,’’ katanya.

Panca menambahkan, peran Sekretariat Bidang Dukcapil cukup penting. Sehingga tahun ini mulai dilakukan peningkatan kapasitas. (nas/*)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional