Pemanfaatan Aset di Gili Trawangan, Gubernur Putus Kontrak Kerja Sama dengan GTI

Dedi Irawan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengambil kebijakan memutus kontrak kerja sama dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, S.H., saat ditemui usai menyerahkan hasil Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terkait kontrak kerja sama pemanfaatan aset dengan GTI di Ruang Kerja Gubernur, Senin, 22 Februari 2021.

Dedi mengatakan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang sebelumnya menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Gubernur terkait penyelesaian masalah kerja sama aset daerah di Gili Trawangan, menyampaikan dua opsi ke Gubernur. Opsi pertama adalah pemutusan kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT. GTI. Karena GTI dinilai sudah wanprestasi.

Iklan

Opsi kedua yang disampaikan JPN adalah Pemprov NTB melakukan perubahan kontrak dengan PT. GTI. “Dan itu, akhirnya tadi dari pihak Pemda, Pak Gubernur memutuskan untuk putus kontrak,” ungkap Dedi.

Atas keputusan yang diambil Gubernur tersebut, Dedi mengatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB siap membantu Pemda jika nanti muncul gugatan dari PT. GTI.

‘’Jika ada gugatan dari pihak GTI, maka nanti, kita siap untuk menjaga kepentingan dari Pemda. Kejaksaan nanti siap membantu di persidangan,’’ katanya.

Terkait dengan keberadaan puluhan pengusaha yang mendirikan tempat usaha secara ilegal di sana. Dedi mengatakan hal tersebut nantinya akan diselesaikan oleh Pemprov NTB.

Dalam SKK ini, pihaknya hanya membantu Pemda dari segi hukum terkait kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT. GTI. Nantinya, Pemprov akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan keberadaan tempat usaha yang berdiri secara ilegal di lahan milik daerah tersebut.

‘’Nanti dibentuk tim lagi untuk penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi. Diberikan kesempatan penyelesaian masalah ini sampai bulan Maret selesai,’’ tandasnya.

Terpisah, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., yang dikonfirmasi usai penyampaian hasil SKK ke Gubernur, Senin, 22 Februari 2021 mengatakan Pemprov NTB akan memberikan keterangan kepada media, Selasa, 23 Februari 2021. Ia beralasan, sedang mempersiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan kepada media terkait dengan nasib kerja sama pemanfaatan aset dengan PT. GTI yang berada di Gili Trawangan.

Sebagaimana diketahui, kontrak produksi pemanfaatan aset di Gili Trawangan antara Pemprov NTB dengan PT GTI yang dibuat tahun 1995. Kontrak produksi ini mengikat Pemprov NTB untuk menyerahkan modalnya dalam bentuk lahan. PT GTI pun punya kewajiban membangun 150 cottage dan sarana penunjang lainnya. Namun sampai sekarang belum pernah terealisasi.

Kontrak produksi tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi NTB tahun 1995. Kemudian telah disahkan Mendagri pada tahun 1997. Di dalamnya ada klausul jangka waktu kontrak produksi selama 70 tahun, serta royalti per tahun Rp22,5 juta. Jangka waktu kuasa Hak Guna Bangunan kepada PT GTI diberikan selama 30 tahun.

Dasar hukum perikatan kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI adalah Permendagri No3/1986. Aturan itu belum mengatur jangka waktu. Tapi, saat ini sudah ada Permendagri No19/2016 yang mengatur dasar perhitungan kontribusi tetap, kontribusi keuntungan, sampai nilai sewa.

Kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI tertanggal 12 April 1995 disusun berdasarkan Permendagri No3/1986. Sementara, aturan itu sudah dicabut pada tahun 2001. Kemudian diubah dengan PP No27/2014 yang diubah lagi dengan PP No28/2020.

Sebelumnya, Tim JPN juga menemukan 89 pengusaha jasa pariwisata mulai dari hotel, restoran, dan tempat hiburan yang menduduki lahan konsesi PT GTI tersebut. para pengusaha ini menduduki lahan secara ilegal karena berdiri di atas tanah konsesi pihak lain.

Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2019 dan telaah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI. Salah satu komponen yang dijadikan dasar penerimaan adalah nilai wajar barang milik daerah. Di tahun 2019 telah ada hasil DJKN yang menyatakan tanah seluas 75 hektare di Gili Trawangan penilaiannya Rp2,5 triliun yang harus menjadi dasar perhitungan penerimaan. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional