Pemalsuan Data TKI dari Sumbawa Harus Ditekan

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ida Rahayu mendorong Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dapat direalisasikan tahun ini. Setidaknya hal itu dapat menekan kasus pemalsuan data Calon TKI yang berangkat ke luar negeri. Termasuk kasus lainnya seperti pemberangkatan CTKI secara ilegal atau non prosedural yang masih saja terjadi.

“Hajatnya LTSP untuk meminimalisir persoalan pemalsuan data identitas yang masih kerap terjadi selama ini. Namanya A, namun ketika berangkat identitasnya diganti menjadi B. Ini kan manipulasi. Ketika terjadi persoalan terhadap TKI bersangkutan di tempat kerjanya, maka pemerinta kesulitan membantu karena identitasnya telah dipalsukan. Makanya kita dorong LTSP dengan harapan dapat menekan kasus kasus seperti ini dan tidak lagi instansi tekait, Dukcapil, Disnakertrans dan Imigrasi saling lempar tanggung jawab,” cetusnya kepada Suara NTB, Senin, 24 April 2017.

Iklan

Dalam hal ini, DPRD pun telah memberikan dukungan dalam bentuk persetujuan anggaran bagi pembangunan gedung LTSP sekitar Rp 880 juta dalam APBD 2017 ini. Makanya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang LTSP segera ditindaklanjuti dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sebagai tempat pelaksanaan tata kelolanya. LTSP setidaknya dapat menimalisir terjadinya kasus yang dialami TKI serta menutup peluang pemalsuan identitas karena layanannya melalui satu pintu.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan LTSP ini akan mempermudah CTKI dalam mengurus berkasnya. Mengingat ada beberapa instansi terlibat di dalamnya. Seperti Disnakertrans, Disdukcapil, Imigrasi, Kepolisian dan lainnya. “Semua ada di situ. Sehingga semua dokumen itu selesai di satu tempat. Yang dulunya pelayanan bisa sampai lima bulan, dengan LTSP ini diharapkan bisa enam hari saja,” ujarnya.

Menurutnya, LTSP ini bukanlah sebuah lembaga, tetapi program layanan. Dimana tetap di bawah kendali masing-masing SKPD. Nantinya juga ada perwakilan petugas dari masing-masing instansi. Diharapkan nantinya keberadaan LTSP ini akan menyelesaikan persoalan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya TKI ilegal berangkat ke luar negeri

Kabid Penta Kerja, Khaeril, S.Sos juga telah menyampaikan perencanaan LTSP sudah rampung. Konstruksi rehab gedung sedang dikerjakan. Maksimal pengerjaan kontraknya ditargetkan selama 90 hari atau hingga bulan Juni mendatang. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here