Pelayanan Publik, Polda NTB “Persenjatai Diri” dengan Perangkat Modern

Mataram (suarantb.com) – Polda NTB dan Polres jajaran ramai-ramai ‘mempersenjatai diri’ dengan perangkat modern. Pelayanan publik kini didorong untuk lebih memudahkan masyarakat. Perwujudannya, berupa pelayanan berbasis web dan aplikasi Android.

Masing-masing Polres jajaran mengisi sejumlah stan di dalam gedung Sasana Dharma Mapolda NTB, Selasa, 25 Oktober 2016. Stan yang dihias sedemikian rupa menurut kekayaan tradisi masing-masing kabupaten/kota di NTB.

Iklan

Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Gatut Kurniadin dengan lugas menjelaskan penggunaan aplikasi Tambora Mbojo Police di hadapan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono SH MH. Kata Mbojo sendiri dirangkai menjadi Manajemen Berbasis Online Jaringan Operasional.

“Jadi penekanannya diaplikasi ini ada Lambarasa bhabinkamtibmas. Kita pantau real teime kegiatannya baik itu yang door to door, problem solving di masyarakat. Langsung ada evaluasinya di sana,” terang Gatut.

Aplikasi itu juga memanjakan masyarakat dengan fitur pengaduan online, surat kehilangan, pendaftaran SKCK, serta izin keramaian. Ada pula tombol panic yang bisa digunakan masyarakat ketika menemui atau menjadi korban tindak pidana.

Sementara Polres Bima Kota punya aplikasi SmartCity. Fiturnya pun tak jauh berbeda. Pelayanan publik seperti SKCK dan kehilangan dapat diakses langsung via aplikasi android.

“Ini kita sinergikan dengan Pemda juga. Sistem seperti ini nanti terintegrasi dengan pelayanan masyarakat lain di Pemkot Bima,” kata Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman Ismail.

Selanjutnya, wilayah Polres Dompu yang kerap didera konflik komunal lebih diprioritaskan pelayanan respon cepat. Maka lahirlah speed dial alarm. “Cukup tekan tombol di handphone. Alarm di mako langsung berbunyi,” terang Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto.

“Begitu lokasi dan jenis gangguan Kamtibmasnya, anggota langsung TKP,”  imbuhnya. Untuk saat ini fitur itu baru tersedia disejumlah objek vital saja. seperti bank, kantor pemerintah, dan SPBU.

Konsep yang sama diusung Polres Sumbawa Barat dengan aplikasi Tokrep-nya, yaitu Tombol Krepo. Sejenis dengan tombol darurat ketika ada kejadian. Kata Krepo sendiri diambil dari bahasa daerah setempat.

“Krepo itu artinya panik atau keadaan darurat. Jadi aplikasi ini sejenis tombol panik yang bisa dimanfaatkan masyarakat ketika membutuhkan kehadiran polisi dengan segera,” papar Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan.

Di Polres Sumbawa, layanan publik diintergrasikan dalam satu aplikasi bernama Si Cakep, yakni Sistem Catatan Kepolisian. “Melayani pendaftaran SKCK. Di aplikasi daftar. Langsung teregister. Nanti ke kantor polisi tinggal ambil,” jelas Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad.

Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Inovasi Kepolisian (Simpatik) milik Polres Lotim juga menyediakan fitur serupa. “Laporan polisi, panic button, SKCK, SIM, Izin Keramaian, juga Izin Unjuk Rasa,” kata Kapolres Lotim, AKBP Wingky Adhityo Kusumo.

Polres Loteng juga punya aplikasi yang konsepnya juga sama, yakni Sistem Aplikasi Sambungan Aktif Kepolisian atau disingkat Sasak. Istimewanya yakni panic button yang diintegrasikan dengan Global Positioning System (GPS).

“Di fitur help kita integrasi dengan GPS. Jadi begitu ada laporan langsung bisa dilacak,” jelas Wakapolres Loteng, Kompol Lalu Salehudin.

Sementara Polres Lobar menyediakan Sistem Operasi Manajemen Polsek (SIMP). Menurut Kapolres Lobar, AKBP I Wayan Jiartana, laporan polisi yang masuk Polsek terintegrasi langsung satu sama lain.

“Tercatat semua pelaku tindak pidana baik yang ditindak reskrim maupun pelanggaran lalu lintas. Ada tercatat history-nya,” jelasnya.

Polres Mataram hadir dengan SIM Order Mataram atau Sioma. Pelayanan SIM di Satuan Lalu Lintas bisa dilakukan dari ujung jari. “SIM-nya pas sudah jadi diantarkan ke rumah. Pelayanan antarnya gratis,” kata Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono menegaskan, pelayanan berbasis teknologi adalah upaya Polri agar tidak tergerus zaman. Tuntutan masyarakat semakin beragam dengan kemudahan dan kecepatan sebagai indikatornya.

“Ini dalam rangka pencegahan. Lewat IT ini kita perbaiki diri dari gangguan pungli yang terjadi di kepolisian,” tandasnya. (szr)