Pelayanan Publik Pemprov NTB Keluar dari Zona Kuning

Mataram (Suara NTB) – Tahun ini, Pemprov NTB berhasil keluar dari zona kuning dalam pelayanan publik. Predikat kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik berhasil menembus zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.

‘’Setelah tahun lalu Pemerintah Provinsi NTB mendapat zona kuning atau predikat kepatuhan sedang dengan nilai 73,96 dalam pemenuhan standar pelayanan public. Kini di tahun 2017 pemerintah provinsi telah berhasil menembus zona hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi,’’ kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM kepada Suara NTB, Selasa, 5 Desember 2017 siang.

Iklan

Ia menjelaskan dari penilaian terhadap 60 produk layanan administrasi, NTB mendapat nilai 97, 58 atau masuk zona hijau. Tahun 2016 lalu, dari  50 produk layanan administrasi,  NTB mendapatkan nilai 73, 96 atau masuk  zona kuning

Yusron mengatakan penyerahan predikat hijau dilakukan Ketua Ombudsman RI kepada Pemerintah Provinsi NTB diwakili Asisten III  Setda NTB, Drs. H. Imhal, MM di Balai Kartini Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

“Hasil ini diperoleh setelah tim penilai dr ombudsman RI melakukan visiting penilaian ke setidaknya 10  Perangkat Daerah Provinsi NTB yang menjadi sampel pada pertengahan tahun ini yang dilakukan secara acak,” jelas Yusron.

Penilaian dilakukan terhadap seberapa patuh setiap perangkat daerah memenuhi standar pelayanan publik. Baik dengan mengumumkan jenis dan produk layanan, moto layanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, maklumat layanan, jangka waktu dan berbagai kelengkapan pelayanan lainnya seperti front office, ruang tunggu yg nyaman, atribut-atribut layanan, ruang bagi masyarakat berkebutuhan khusus, dan lain sebaginya. Semuanya adalah wujud yang tampak dan mudah untuk dinilai keberadaannya.

“Alhamdulillah dengan langkah koordinasi, pembinaan dan pengawasan yg kita lakukan bersama sama Ombudsman RI perwakilan NTB khususnya dan segenap unit pelayanan pemerintah daerah baik yang bersifat langsung dan tidak langsung di semua perangkat daerah tingkat kepatuhan ini dapat kita perbaiki,” katanya.

Ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sinergi positif semua pihak selama ini baik masyarakat secara umum, mitra pemerintah daerah,  OPD  yang telah menggerakkan unit pelayanan yang ada atas i’tikat baik dan semangat terus menyediakan dan memberi pelayanan terbaik.  Kepada Ombudsman RI perwakilan NTB yang dengan tekun, sabar dan semangat kuat turut serta membina perangkat daerah dalam rangka membenahi pelayanan publiknya.

“Kedepan harapan kita tentu sinergi semua pihak ini akan semakin kuat karena setelah kita mendapatkan zona hijau ini yang dituntut kemudian adalah bagaimana dihadirkan proses pelayanan yang baik dan berkualitas dapat berlangsung di setiap unit pelayanan maupun perangkat daerah yang ada, tidak boleh sama sekali terjadi maladministrasi apalagi hal hal tidak baik lainnya dlm proses pemberian layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya desk terpadu dan satuan tugas kendali pelayanan  publik yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 067-779 tahun 2017, kata Yusron  diharapkan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih baik lagi. Pembentukan perda pelayanan publik di 2018, pengembangan anjungan informasi pelayanan publik, serta memberikan apresiasi kepada penyelenggara pelayanan publik maupun inovator pelayanan publik diharapkan dapat membantu ikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepada masyarakat, kata Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini meminta apabila menemukan pelayanan yang tidak baik dalam  berbagai bentuknya jangan sungkan untuk melapor. Ada beberapa saluran yang sudah disiapkan seperti kotak saran yang disediakan disetiap perangat daerah,  sms center, sosial media setiap perangkat daerah, aplikasi aduan masyarakat dan lainnya.

“Sehingga perangkat daerah dapat segera melakukan pembenahan. Kita terbuka dalam hal ini agar masyarakat dapat  menikmati layanan dengan baik, karena itulah sejatinya fungsi keberadaan ASN sesuai UU nomor 5 tahun 2014,” tandasnya.

Yusron menambahkan, NTB mendapatkan dua kategori juara. Pertama mendapatkan predikat hijau pelayanan publik. dan kedua, provinsi dengan nilai hjau tertinggi di antara 22 provinsi lainnya yang dapat zona hijau. Ia menyatakan persoalan pelayanan publik ini selalu menjadi perhatian Gubernur. Dalam setiap rapim, Gubernur  selalu mengingatkan dan menginstrusikan kepada semua unit pelayanan Pemprov untuk memberikan pelayanan terbaik. (nas)