Pelayanan Perizinan di Lobar Belum Satu Pintu

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid melihat langsung pelayanan perizinan di kantor DPMP2TSP Lobar, Kamis, 7 Januari 2021. Pelayanan perizinan di Lobar belum satu pintu, sebagaimana harapan bupati.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mewajibkan OPD teknis untuk menempatkan personel untuk pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP). Pasalnya sejauh ini Pelayanan perizinan belum berjalan satu pintu akibat OPD belum menempatkan personelnya.

Meskipun gedung pelayananan sudah memadai, namun keberadaan personel dari dinas terkait yang menangani masalah perizinan belum ada yang siaga di kantor dinas perizinan, sehingga warga yang mengurus perizinan harus pergi ke sejumlah OPD yang berkaitan dengan perizinan yang diurus. Kondisi ini menjadi keluhan dari warga Kabupaten Lombok Barat.

“Saya tegas meminta kepada OPD teknis agar menempatkan personel mereka di Dinas Perizinan,” tegas bupati, Kamis, 7 Januari 2021 saat turun langsung melihat bagaimana kondisi pelayanan di dinas perizinan. Diakuinya, pelayanan memang belum bisa maksimal, karena belum adanya OPD teknis di kantor dinas perizinan.

Bupati mengatakan personel aparatur di Pemkab Lobar memang masih kurang, namun keberadaan aparatur di kantor perizinan harus menjadi atensi. Pihaknya sudah meminta kepada asisten III Pemkab Lobar untuk mengawal supaya dinas terkait ada perwakilan Dinas Perizinan. “Sudah saya tekankan, ini menjadi atensi, saya minta asisten III untuk mengawal,” katanya.

Bupati juga sudah memutuskan, bahwa personel dinas teknis yang akan ditempatkan di kantor pelayanan tidak harus pejabat, ataupun pegawai eselon IV, namun hal ini sulit untuk diterapkan. Sehingga Bupati mengubah keputusan, bahwa personel yang akan ditempatkan di Dinas Perizinan adalah pegawai yang faham itulah yang ditugaskan siaga di sana.”Siapapun pegawai yang faham, itulah yang ditempatkan di Dinas Perizinan agar pelayananan satu pintu bisa berjalan,” tegasnya.

Minimal ada satu orang yang siaga, karena melihat jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan rata-rata meningkat, bahkan melebihi target. Ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,’’ kata Fauzan.

Sementara itu Kepala DPMP2TSP Lobar, H. Subandi menjelaskan, keberadaan personel dinas teknis ini belum bisa terwujud, karena dinas terkait juga belum menentukan siapa pegawai mereka yang akan ditempatkan di Dinas Perizinan. Kedepannya untuk tahun 2021, dari 12 OPD teknis yang seharusnya ada di dinas perizinan, untuk tahap awal diharapkan agar ada lima OPD dulu, yaitu Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, Dinas Perindag dan Dinas Pertanian. “Ini yang banyak mengurus perizinan, suka tidak suka, mereka harus menempatkan pegawai mereka,” ujarnya.

Sebab tidak adanya OPD teknis di Dinas Perizinan, juga membuat skor penilaian dari KPK tidak bisa 100, hanya bisa mencapai 84,4, padahal dari segi pelayanan sudah berjalan dengan baik. Subandi juga berharap kepada Bupati juga bisa memberikan anggaran yang memadai, mengingat Dinas Perizinan merupakan dinas penghasil PAD, dan tingkat PAD yang ditargetkan ke Dinas Perizinan cukup tinggi. “Mudahan Bupati bisa memberikan porsi anggaran yang memadai untuk kita,” harapnya. (her)