Pelayanan PDAM Giri Menang Dipertanyakan

Para aktivis Ampes melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati Lobar, Rabu, 5 Agustus 2020, mempertanyakan pelayanan PDAM Giri Menang.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam  Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (Ampes) Lombok Barat (Lobar) melakukan aksi demo di kantor PDAM Giri menang Cabang Gerung dan kantor Bupati, Rabu, 5 Agustus 2020. Mereka mengkritisi sejumlah hal, seperti pelayanan PDAM dan anggaran retribusi jasa lingkungan yang dipungut perusda tersebut dari pelanggan.

Mereka datang dengan membawa spanduk warna putih bertuliskan “Copot Dirut PDAM Giri Menang “. Para aktivis berorasi di kantor cabang PDAM di Gerung dengan penjagaan dari Pol PP dan dari pihak Kepolisian Polres Lobart. Koordinator Lapangan Aks,i Daud Gerung menyatakan, sebagai putra daerah Lobar, berdasarkan hasil kajian yang sudah  dilakukan, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang terjadi di PDAM Giri Menang dan Pemerintah Lobar. Salah satunya adalah Dugaan Penyelewengan Dana Jasa Lingkungan dan Retribusi Kebersihan yang dilakukan oleh oknum-oknum Pejabat PDAM pada tahun 2010-2015 yang diduga merugikan Daerah. Kasus ini bukan hanya di Lobar, melainkan juga terjadi di Kota Mataram.

Iklan

Selain itu pihak PDAM yang katanya akan memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan terdampak Covid-19 juga nyatanya tidak pernah terealisasikan. “Malah pembayaran semakin membengkak, air selalu macet,” ungkapnya. Maka pertanyaanya kemana saja anggaran tersebut dipergunakan oleh PDAM Giri Menang?. Anggaran ini dipergunakan untuk apa? dan bagimana sistem pengelolaannya?

Selain itu Ampes juga mempertanyakan pergantian kilometer air selama 5 tahun sekali, itu tidak pernah dilakukan oleh pihak PDAM selama ini. Daud menambahkan, berdasarkan hasil advokasi di Lobar dan Kota Mataram yang memakai air PAM banyak yang mengeluhkan pelayanan PDAM Giri Menang karena air yang sering macet dan kotor. Oleh karena itu pihaknya meminta aparat penegak hukum Kejati NTB agar segera mengusut tuntas dugaan kasus penyelewengan dana Jasa Lingkungan dan retribusi Kebersihan, termasuk Retribusi Pergantian kilometer air.

“Aksi kami tidak akan sampai di sini. Kami akan terus aksi sampai Dirut PDAM dicopot.  Bupati jangan takut  hanya gara-gara kepentingan sesaat,” tegasnya. Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa berjanji akan kembali lagi, dan akan melengkapi berkas dokumen yang mereka miliki untuk di serahkan ke Kejaksaan Agung dan ke KPK.

Menanggapi tuntutan massa, Direktur PT Air Minum Giri Menang, H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan, terkait Jasa Lingkungan, pembayarannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan diterapkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 karena Perda yang menjadi dasar penerapan pembayaran jasa lingkungan dicabut pada tahun 2017 dengan Perda Kabupaten Lobar Nomor 8 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

” Hasil penerimaan pembayaran jasa lingkungan seluruhnya merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah serta telah tercatat di neraca keuangan daerah. Hal tersebut dapat diklarifikasi secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya. Soal retribusi kebersihan merupakan pungutan pemerintah daerah Kabupaten Lobar dan Kota Mataram yang dititipkan ke PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Umum dan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Lobar.

Adapun pembayaran retribusi kebersihan yang diterima oleh PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) setiap akhir bulan berjalan langsung disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lobar dan Kota Mataram dan sepenuhnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lobar dan Kota Mataram. ‘’Perihal retribusi kebersihan tersebut sudah pernah diperiksa oleh Polres Mataram, Polres Lombok Barat dan Kejaksaan Tinggi NTB, namun tidak ditemukan adanya penyimpangan,” tegasnya

Terkait tudingan dari pendemo, diskon 50 persen kepada pelanggan, semua tidak benar adanya. Kata dia, sesuai kebijakan yang diambil PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) atas dampak sosial dari penyebaran Covid -19 dilaksanakan sesuai Keputusan Direksi Nomor 500.030/DIR/AMGM/2020 adalah pembebasan pembayaran tagihan air minum bagi pelanggan kelompok I Sosial B (fasilitas publik berupa masjid, Pura, Gereja dan Vihara) sebanyak 727 pelanggan di Lobar dan Kota Mataram. “Pemberian keringanan atas pembayaran tagihan air minum sebesar 50 persen bagi pelanggan kelompok I E Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) A dan kelompok I F Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) B sebanyak 25.053 pelanggan di Lombok Barat dan Kota Mataram,” ungkapnya.

Kebijakan tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Sedangkan adanya tuduhan pergantian kilometer air tidak pernah dilakukan oleh pihak PDAM selama ini. Zaini menjawab, pergantian meter air dan pemeriksaan akurasi meter air pelanggan dilakukan secara berkala oleh PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) dan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) tidak memungut biaya untuk melakukan penggantian meter air dari pelanggan.

Soal air PDAM selalu macet dan kotor, temuan  ini seharusnya dijelaskan secara tegas lokasi desa, lingkungan, dan persil pelanggan yang dimaksud. Pelanggan PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) adalah sebanyak 141.191 Sambungan Rumah, kekeruhan air atau aliran air terhambat mungkin saja terjadi pada beberapa lokasi pelanggan karena pasca perbaikan pipa, faktor alam karena hujan di hulu atau akibat sistem gravitasi. Namun hal ini tidak terjadi terus menerus, sehingga sangat tidak tepat jika digeneralisir seolah-olah terjadi setiap waktu dan di semua tempat.  Namun demikian, PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) terus mengupayakan perbaikan pelayanan dan penambahan debit air dari waktu ke waktu. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here