Pelayanan Lalulintas Benih Lobster Tak Terganggu

Suprayogi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelayanan untuk melalulintaskan benih lobster di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram masih berjalan normal. Meskipun, Menteri Kelautan Perikanan (KKP) ditangkap KPK. “BKIPM tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Kita tidak ada pengaruh dengan itu (penangkapan menteri KKP),” kata Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi.

Pelayanan di bidang kelautan perikanan, masih berjalan normal. Seperti biasanya, setiap hari biasanya BKIPM Mataram menerima pengajuan rekomendasi pengiriman dari para perusahaan ekspor benih lobster, antara 3 sampai 5 perusahaan. Pelayanannya seperti biasa. Misalnya, pelayanan untuk penerbitan rekomendasi kesehatan, sebelum komoditas perikanan dilalulintaskan.

Dalam sehari, kata Suprayogi, satu perusahaan bisa mengirim sampai 10 ribu ekor benih lobster. Jika lima perusahaan, ada 50 ribuan benih lobster yang direkomendasikan terkirim dari NTB. “Banyak, karena Lombok ini penghasil besar,” kata Suprayogi. Seperti diketahui, Pemerintah telah resmi mencabut pelarangan ekspor benih lobster melalui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)

Dalam Permen ini salah satunya mengatur tentang Lobster Konsumsi dan Benih Bening Lobster (BBL) yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo. Dengan beberapa ketentuan. KKP mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan serta melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 persen dari hasil budidaya.

Persyaratan lainnya, calon eksportir benih lobster harus memperoleh Surat keterangan telah melakukan usaha pembudidayaan lobster yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen Surat penetapan sebagai pembudidaya lobster. Surat penetapan sebagai eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap.

Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pembudidaya setempat, berita acara pelepasliaran lobster yang disaksikan dan ditandatangani oleh Dinas setempat, surat keterangan asal benih dari Dinas setempat. Dan laporan pembudidayaan lobster memuat informasi produksi. Selain itu, untuk menjadi budidaya benih lobster pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada KKP dengan melampirkan dokumen data pelaku usaha dan informasi jenis usaha. SIUP atau TDPIK.

Surat pernyataan komitmen untuk menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudidayaan lobster. Surat pernyataan komitmen untuk melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil panen pembesaran lobster dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50g/ekor bagi pembudidayaan lobster.

Khusus pembudidayaan lobster di luar wilayah sumber benih, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi yakni Surat penetapan sebagai pembudidaya lobster. Surat Dukungan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih dari Dinas setempat di lokasi budidaya akan dilakukan. Sampai saat ini, ada 30-an perusahaan yang diberikan rekomendasi oleh KKP untuk tata kelola benih lobster dari hulu hilir (hingga ekspor). (bul)