Pelayanan E-KTP di Rumah Pribadi, Mobil Dinas Kadis Dukcapil KLU Diamankan Polisi

Barang bukti mobil dinas dan peralatan E-KTP di dalam kendaraan diamankan polisi. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Fahri, S.Pd., harus berurusan dengan warga dan aparat kepolisian, Selasa, 17 November 2020. Pasalnya, ia mengambil kebijakan yang tidak biasa. Yakni memboyong alat rekaman E-KTP, blangko, dan peralatan pendukung lain untuk kegiatan perekaman KTP di kediaman pribadinya di Dusun Menggala, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang.

Informasi yang dihimpun, aksi merekam E-KTP di kediaman pribadi kepala dinas sudah beredar Senin malam. Sebuah foto di grup What’s App menampilkan aktivitas merekam E-KTP oleh seorang warga. Atas tindakan itu, aparat kepolisian pun mengamankan barang bukti pada malam itu juga.

Kepolisian mengamankan mobil Innova silver berplat DR 24 GU tunggangan Fahri disertai barang bukti pendukung alat rekam E-KTP. Sayangnya, mobil dan Barang Bukti (BB) itu tidak diangkut langsung ke Kantor Polisi, melainkan dikembalikan ke Dinas Dukcapil. Kendati demikian, keberadaan mobil itu dan BB di dalamnya, dijaga oleh aparat sampai Selasa pagi.

Ulah Fahri, dicium oleh warga sebagai tindakan malpraktik pelayanan E-KTP menjelang pilkada. Sebab seluruh warga KLU mengetahui Fahri memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon. Warga menduga kuat, kepala dinas berbuat curang untuk kepentingan pilkada.

Lantas, tanpa komando, ratusan warga Lombok Utara dari Pemenang sampai Gangga, berdatangan ke Dinas Dukcapil. Ada mantan anggota DPRD, Ardianto, SH., dan Sahdan. Ada pula DPRD aktif yang ikut hadir di Dukcapil. Antara lain, Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., Artadi, S. Sos, Salitep, S.Pd.B., Rianto, SH., Mereka seluruhnya, penasaran dengan BB yang ada di dalam mobil Innova kepala dinas.

Aksi warga dilakukan pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA. Aksi mereka bahkan sebagai penyambut apel pagi dinas setempat. “Kami meminta aparat kepolisian tegas, mengusut kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak bisa berargumen melayani tetapi melayani di rumah sendiri,” cetus Ardianto.

Di kantor Dinas Dukcapil sendiri, orasi disampaikan oleh berbagai kalangan. Mereka menuntut kepolisian tidak memandang biasa malpraktik tersebut. “Jelas ini melanggar hukum. Apalagi sampai membawa alat milik negara dengan mobil jabatan. Kita akan uji sekarang, sejauh mana tingkat independen APH dalam masalah ini,” cetus Ardianto.

Baginya, tindakan oknum kepala dinas ini mengarah pada indikasi pelanggaran pilkada. Sebab persoalan KTP pemilih pemula, pemilih pindahan, menjadi sangat penting bagi dukungan suara salah satu calon.

“Kita semua tahu birokrasi KLU, siapa Kepala Dukcapil, melakukan apa dengan alat itu, di mana melakukannya, sudah jelas, tidak perlu alibi. Kepala daerah juga harus bertanggung jawab, apa sikapnya terhadap kepala OPD yang berani melawan aturan seperti ini?”

Mendapat desakan warga, Kepolisian yang menjaga aksi massa akhirnya mengangkut kendaraan dinas DR 24 GU itu ke Mako Polres Lombok Utara. Warga juga ikut mengawal kendaraan dinas tersebut sampai ke halaman Polres. Di sana, warga juga mendesak agar Kadis Dukcapil diamankan guna kepentingan klarifikasi.

“Kita sebaiknya mengedepankan asas praduga tak bersalah, kendaraan dititip di polres, sembari kita lakukan pendalaman,” ujar Waka Polres Lombok Utara, Kompol Setia Wijatono.

Sementara Kepala Dinas Dukcapil KLU H. Fahri mengaku apa yang dilakukan untuk memenuhi amanat KPU. Sebab ada sekitar 2.761 warga di KLU yang pada 9 Desember akan berusia 19 tahun, namun belum merekam E-KTP.

“Makanya jumlah itu kita sisir.  Kita buat program yang di Bayan dan Kayangan merekam di kantor camatnya. Yang di Gangga langsung ke Dukcapil. Karena kita punya alat mobiling, perekaman dilakukan secara keliling di Tanjung dan Pemenang  masing-masing 5 hari,” jelas dia.

Sementara Fahri pada pembelaannya mengakui alat rekam E-KTP ia boyong ke kediaman pribadi. Hal itu ia lakukan karena capaian target rekaman E-KTP usia 17 tahun/pemilih pemula sebesar 63 persen.  “Sebentar lagi saya pensiun. Sebagai kado terakhir saya untuk masyarakat makanya saya lakukan perekaman di Menggala, dan mereka (Sekdis dan Staf, red) setuju,” jawab Fahri.

Fahri mengakui pula, pemakaian alat rekam E-KTP di kediamannya berlangsung 2 hari. Alasannya, masih banyak warga Menggala yang tidak memilki KTP sebagai syarat memilih Pilkada. (ari)