Pelayanan di Rumah Sakit Jangan Diskriminatif

Sejumlah pasien antre di loket pendaftaran sebelum mendapatkan perawatan di RSUD Kota Mataram. Manajemen maupun petugas medis rumah sakit diingatkan untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada pasien. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram,H. Ahyar Abduh mengingatkan, manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, supaya tidak berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan bagi pasien tidak mampu. Peningkatan pelayanan harus dikedepankan memberi rasa nyaman bagi masyarakat. “Jangan ada pelayanan diskriminatif bagi pasien terutama masyarakat tidak mampu,” kata Walikota mengingatkan.

Walikota menegaskan, petugas medis tidak boleh menolak pasien dengan alasan tidak tersedia kamar. Misalnya, pasien kelas tiga bisa dinaikan ke kelas dua dan seterusnya. Kebijakan itu sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Mereka datang bawa KTP saja asalkan warga Kota Mataram. Silahkan dilayani,” tegasnya.

Iklan

Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan juga harus dilakukan. Sejak 10 tahun beroperasi, rumah sakit plat merah ini memiliki banyak prestasi serta inovasi. Walikota dua periode menambahkan, perkara peningkatan pelayanan tidak pernah menunda atau menolak pengajuan dari managemen rumah sakit. Ia menyadari bahwa penambahan fasilitas sebagai komitmen mempermudah masyarakat mendapatkan atau mengakses pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L.Herman Mahaputra menyampaikan, manajamen rumah sakit sejak awal Januari 2020 memiliki kebijakan tidak akan menolak pasien terutama masyarakat miskin pengguna kamar kelas tiga. Bilamana ruang rawat inap kelas tiga penuh akan dinaikan ke kelas dua. Tetapi pada saat itu, kamar kelas dua penuh akan dinaikkan ke kamar kelas satu sampai VIP.

Untuk pembayaran masyarakat tidak perlu khawatir. Pengenaan tarif akibat kebijakan naik kelas karena kamar penuh tetap dibayar dengan tarif kelas tiga oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini menjadi komitmen Pemkot Mataram. Jack sapaan akrabnya mengaku, sudah menyampaikan kebijakan tersebut ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. “Saya sudah sampaikan ke Pak Wali dan Pak Sekda,” tandasnya.

Kemungkinan pasien yang naik kelas khususnya kelas tiga akan diatur terutama kunjungan dari keluarga pasien. Pihaknya tidak melarang berkunjung atau menjenguk keluarga mereka. Tetapi juga perlu menjaga atau menghormati privasi dari pasien lainnya. Dia menganalogikan daripada kamar yang akan ditempati oleh pasien BPJS kelas tiga kosong. Sementara, rumah sakit harus membayar gaji karyawan, sarana pendukung seperti air, listrik dan lain sebagainya. Lebih baik masyarakat menempati untuk mendapatkan pelayanan.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut akan menimbulkan kerugian dinilai wajar. Sebagai rumah sakit milik pemerintah dinilai tidak masalah. Sebab, pihaknya tidak memiliki target apapun untuk memenuhi pendapatan asli daerah. “Kami pyur memberikan pelayanan masyarakat. Itu bentuk komitmen Pemkot Mataram. Tidak ada alasan menolak pasien baik miskin maupun kaya,” tandasnya.

Kebijakan tersebut telah disampaikan di tataran manajemen rumah sakit hingga petugas medis. Seandainya, petugas medis ketahuan menolak pasien miskin akan dipecat. Memastikan hal itu, manajer pelayanan diminta khusus mencari masalah di tingkat bawah untuk dicarikan solusi. (cem)