Pelaporan Realisasi DBHCHT Harus Sesuai PMK 206

Realisasi alokasi DBHCT Kabupaten dan Kota di NTB.(Sumber : Bappeda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Agar sesuai regulasi, menghindari kesalahan, tata kelola pelaporan  realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)  harus dengan skema. Sebagaimana disampaikan  Bappeda Provinsi NTB, skema pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 206.

Diketahui, dalam realisasi alokasi DBHCHT masing masing daerah di NTB menerima alokasi sesuai proporsi sebagai penghasil tembakau dan atau penghasil cukai. Atau keduanya, penghasil cukai sekaligus penghasil tembakau.

Iklan

Diantaranya, untuk  Provinsi NTB Rp 95.614.986.000. Kemudian peruntukan tiga daerah penghasil cukai sekaligus penghasil tembakau,  diantaranya Kabupaten Lombok Barat Rp 17.181.488.000, Kabupaten Lombok Tengah Rp 51.568.196.000 dan Kabupaten Lombok Timur Rp 59.881.093.000.

Transfer juga diterima Kabupaten Lombok Utara sebagai penghasil tembakau dengan nilai Rp 9.980.581.000 dan Kota Mataram Rp 52.059.365.000 sebagai penghasil cukai.

Sedangkan transfer ke Pulau Sumbawa, terbesar untuk Kabupaten Bima sebesar Rp 11.282.161.000 dan Kabupaten Sumbawa Rp 10.109.434.000. Kabupaten Dompu Rp 5.527.579.000 dan Kota Bima Rp 2.309.484.000.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menjelaskan sejumlah tahapan yang harus dilakukan kepala daerah diantaranya,  menyusun laporan realisasi penggunaan DBHCHT.

Bupati dan Wali kota diminta menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT kepada gubernur dengan empat skema.  Pertama, laporan semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli  tahun anggaran berjalan. Kedua, laporan semester II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Ketiga,  Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBHCHT setiap semester dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK dengan tembusan DJBC, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian.

Keempat, laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan kelima, laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

“Bupati dan wali kota juga menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT kepada gubernur,” jelas Iswandi.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan sejumlah tahapan, diantaranya, surat pernyataan penganggaran kembali besaran sisa DBHCHT,  surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT yang disusun oleh gubernur, kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK.

Surat pernyataan penganggaran kembali diterima Menteri Keuangan c.q. DJPK paling lambat tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan. Dalam skema pengawasan dan audit oleh Kemenkeu, ada dua pola yang dilalukan pengecekan.

Pertama pemantauan, meliputi upaya memastikan kepatuhan penyampaian laporan, memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi, memastikan kesesuaian proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan, mengukur penyerapan  dan mengukur pencapaian keluaran.

Kedua evaluasi, meliputi tujuan untuk memastikan kesesuaian penggunaan DBH CHT dengan program atau kegiatan, terpenuhinya proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan, teralokasikan seluruh sisa DBH CHT setiap daerah, pencapaian kinerja penerimaan cukai, pencapaian kinerja produksi tembakau kering, pencapaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT  dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Terakhir, pencapaian keluaran. (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional