Pelapor Kasus “Trekking” Rinjani Rencana Dengar Pendapat ke Kejati NTB

Mataram (suarantb.com) – Informasi terkait penyelidikan perkara dugaan korupsi yang tidak dipublikasikan pasca Intruksi Presiden membuat masyarakat mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi. Tidak terkecuali informasi terkait proyek jalur Trekking Rinjani.

Pelapor dugaan korupsi Trekking Rinjani, Ihsan Ramdhani mempertanyakan sudah sejauh mana kasus tersebut diusut oleh lembaga Adhyaksa tersebut. Menurutnya, kendala yang dihadapi Kejaksaan hanya pada tim ahli yang akan diterjunkan, namun Kejaksaan terkesan berpaku pada salah satu universitas saja untuk menindaklanjuti laporannya.

Iklan

“Kendalanya belum turun tim ahli dari Unram untuk memeriksa. Tapi kan ada universitas lain dengan tim ahlinya selain dari Unram. Ini seolah-olah jalan di tempat,” ujarnya saat ditemui suarantb.com, Kamis, 4 Agustus 2016.

Proyek senilai Rp 2,5 miliar tersebut telah dilaporkan Ihsan yang juga sebagai ketua Formapi-NTB, sejak 2014 lalu. Merasa laporannya jalan di tempat, Ihsan berencana akan melakukan dengar pendapat bersama beberapa LSM di kota Mataram guna mengetahui sejauh mana kasus tersebut ditangani Kejati NTB.

“Yang jelas kami akan hearing, tapi tunggu waktu yang tepat. Sampai sejauh mana laporan kita saja nggak dikasi tahu, artinya Kejati belum serius menanggapi laporan. Artinya Kejati juga tidak punya inisiatif,” cetusnya.

Menurut Ihsan, investigasi kasus tersebut hanya di dua lokasi, yakni di Sembalun Lawang dan Senaru, sehingga keperluan tim ahli untuk melanjuti maupun mengeceknya sangat dibutuhkan. Sementara itu, tidak hanya Trekking Rinjani yang telah dilaporkan Formapi-NTB. Laporan terkait Tambora di Dompu juga menjadi atensi Formapi-NTB.

“Di Tambora kita belum investigasi karena jauh. Seharusnya Kejati yang punya perangkat dan dibiayai  negara untuk investigasi ke sana,” terangnya. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here