Pelantikan Walikota Terpilih Dilakukan dengan Prokes Ketat

0
Lalu Martawang. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah 2020 dijadwalkan digelar 17 Februari mendatang. Dalam pelantikan tersebut diberlakukan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Tamu wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19.

Rapat persiapan pelantikan dibahas bersama Biro Pemerintahan Setda Provinsin NTB dengan tujuh lima kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa tidak masuk diundang karena masih tahap sengketa di Mahkamah Konstitusi.

IKLAN

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, usulan penerbitan surat keputusan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih telah ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB ke Kementerian Dalam Negeri. SK pengangkatan diharapkan terbit sebelum tanggal 17 Februari, sehingga tidak ditunjuk pelaksana tugas harian (Plh) Walikota. “Kalau lebih dari tanggal 17 Februari itu belum turun SK – nya, berarti ada Plh,” kata Martawang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, 4 Februari 2021.

Pemprov NTB belum memutuskan lokasi pelantikan lima kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020 lalu. Pelantikan ini rencananya dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah. Martawang menambahkan, skenario pengambilan sumpah jabatan kepala daerah dipastikan akan mengikuti prokes ketat. Kapasitas tamu dibatasi dan paling diantisipasi adalah pengerahan massa dari tim sukses yang akan dilantik.

Tim Tugus Tugas Penanganan Covid-19 akan mengeluarkan edaran seluruh kabupaten/kota yang akan dilantik kepala daerahnya, supaya tidak ada pengerahan masuk ke Mataram sebagai bentuk euphoria pelantikan tersebut. “Cara pembatasan itu nanti Kominfo akan menyiapkan video streaming. Nanti bisa diakses oleh tim sukses,” ucapnya.

Di samping itu, tim gugus tugas juga mewajibkan tamu turut hadir dalam pelantikan menunjukkan surat keterangan negative Covid-19. Berbeda halnya bagi pejabat atau masyarakat yang telah divaksinasi cukup menunjukkan sertifikat vaksin. Hal ini guna mengantisipasi penularan wabah. Diketahui kata Martawang, jumlah kasus positif mengalami peningkatan signifikan, sehingga pemerintah tidak ingin muncul klaster pelantikan kepala daerah. “Kita tidak mau ada klaster pelantikan,” ucapnya.

Martawang mengingatkan, tim sukses tidak menggelar konvoi atau kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan virus corona. (cem)