Pelantikan Kepala Daerah Baru Hasil Pilkada 2020 Dilakukan 17 Februari

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masa jabatan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di NTB akan berakhir 17 Februari. Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 akan dilakukan pada tanggal yang sama, jika tidak terdapat gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi terkait hal itu mengungkapkan dijadwalkan Jumat, 15 Januari 2021 MK akan menerbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan menyerahkan kemudian kepada KPU RI. Kemudian, KPU RI direncanakan akan menyerahkan BRPK itu kepada seluruh KPU Provinsi se-Indonesia pada Senin, 18 Januari 2021. “Baru kemudian, KPU Provinsi meneruskan kepada KPU kabupaten/kota,” ujarnya Rabu, 13 Januari 2021.

Dalam BRPK itu akan terlampir Pilkada yang ada gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHP) dan sudah teregistrasi di MK. Baginya, Pilkada sudah teregistrasi gugatan sengketa PHP di MK. Maka KPU harus menunggu putusan final MK untuk melakukan penetapan pasangan calon kada terpilih.

Sedangkan, Pilkada yang dinyatakan tidak ada gugatan sengketa di MK, maka KPU kabupaten/kota harus menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih paling lambat lima hari sesudah diterima BRPK tersebut. “Penetapan paslon terpilih ini nanti jadi dasar bagi persiapan pelantikan kepala kepala daerah,” bebernya.

Lebih lanjut diungkapkan, karena akhir masa jabatan kepala daerah di tujuh kabupaten kota akan berakhir 17 Februari. Bagi daerah yang ada gugatan sengketa PHP di MK maka akan ada Pejabat Pelaksana (Plt) Bupati.

Pasalnya, pelantikan kepala daerah terpilih tidak bisa dilakukan 17 Februari tersebut. Dikarenakan putusan final MK terkait gugatan sengketa PHP akan sesuai jadwal dibacakan pada akhir Maret. “Persidangan di MK akan berlangsung dua bulan. Pelantikan baru bisa dilakukan jika sudah ada putusan final MK,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin memastikan untuk Pilkada Kota Mataram tidak ada gugatan sengketa PHP ke MK. Kendati begitu, pihaknya tetap akan menunggu pemberitahuan resmi dari MK dengan penerbitan BRPK tersebut. Direncanakan senin, 18 Januari 2021 pihaknya akan menerima BRPK tersebut dari KPU NTB. Atas dasar, BRPK itu kemudian baru pihaknya akan menggelar rapat pleno penetapan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih.

Sebab itu, pihaknya berencana Rabu, 21 Januari 2021 akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih. “Penetapan pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih jadi dasar persiapan pelantikan kepala daerah terpilih,” pungkasnya. (ndi)