Pelantikan Kades Terpilih Dijadwalkan 31 Agustus

H. M. Khairi. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai menjadwalkan pelantikan terhadap kepala desa (kades) terpilih hasil pilkades serentak 28 Juli lalu. Pelantikan dijadwalkan terhadap 29 kades terpilih itu pada tanggal 31 Agustus 2021.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lotim, M. Hairi, SIP, M.Si, Rabu, 25 Agustus 2021. Ditegaskannya, rencana pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus mendatang sesuai mengingat seluruh tahapan pPilkades telah selesai dilaksanakan.

Iklan

 “Termasuk hasil sengketa tidak ada cakades yang mengajukan keberatan hasil perhitungan suara beberapa waktu lalu sudah tuntas diselesaikan oleh tim sengketa,” terangnya.

Kendati pelantikan jadwal sudah ditentukan, Hairi menyebutkan bahwa posisi saat ini masih menunggu rekomendasi Surat Keputusan (SK) dari Bupati Lotim tentang penetapan kepala desa terpilih dalam Pilkades serentak tersebut. Terutama hasil sengketa yang diajukan oleh tiga calon di tiga desa, yaitu Desa Obel-Obel, Desa Pohgading dan Desa Aikmel.

 “Apabila rekomendasi bupati atas hasil penyelesaian tim sengketa belum membuat peserta pilkades itu belum puas, maka dipersilakan ke PTUN namun tidak mempengaruhi jadwal pelantikan,”tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, M.AP, menyebutkan paling lama tujuh hari setelah pleno, panitia desa memberikan kesempatan bagi calon yang merasa belum puas untuk dapat mengajukan keberatan yang hasilnya harus disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian BPD melaporkannya kepada bupati paling lambat 7 hari dengan melampirkan rekomendasi camat.

Terkait apabila ada yang merasa keberatan dari para cakades yang ditetapkan bupati, maka objek yang digugat itu SK bupati ke PTUN karena sebelumnya tim sengketa sudah menyelesaikan tugasnya untuk kemudian melaporkannya kepada bupati.

 “Persoalan ada yang mengajukan gugatan ke jalur PTUN, itu merupakan hak para calon. Tetapi, sesuai aturan yang berlaku ketika bupati mengeluarkan SK penetapan kepala desa terpilih dari 29 desa yang menggelar Pilkades serentak. Maka SK bupati itu yang digugat ke PTUN,”terangnya. (yon)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional