Pelanggaran Prokes di Mataram Masih Tinggi

Pelanggar Perda NTB Nomor 7/2020 sedang melaksanakan sanksi sosial berupa pembersihan jalan di ruas jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Senin, 11 Januari 2021. Jumlah pelanggar yang mencapai 95 masih tinggi, terlebih jika melihat sosialisasi dan upaya penegakan yang telah diterapkan sejak September 2020 lalu.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Kota Mataram dinilai cukup memprihatinkan. Pasalnya, dari razia peneggakan Perda NTB Nomor 7/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Penyakit Menular yang dilakukan Satpol PP NTB jumlah pelanggar yang terjaring mencapai puluhan orang.

Kasatpol PP NTB, Tribudi Prayitno, menerangkan berdasarkan hasil razia pihaknya pada Senin (11/1) di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram telah terjaring sekitar 95 orang pelanggar. “Kita sengaja pagi ini mengetes, kita mulai razia pukul 07.00 Wita di Tembolak. Sasaran kita ingin melihat seperti apa, dan faktanya seperti ini,” ujarnya kepada Suara NTB.

Dari jumlah pelanggar tersebut, 72 orang memilih menjalani sanksi sosial pembersihan jalan dan 23 orang lainnya memilih membayar sanksi administratif sebesar Rp100 ribu untuk masyarakat umum dan Rp200 ribu untuk pegawai negeri sipil (PNS). “Masak tidak malu? Masak tidak sayang dengan uangnnya yang Rp100-200 ribu itu keluar hanya karena tidak memakai masker? Ini kan kita repot juga, harus bagaimana lagi supaya protokol kesehatan ini dipatuhi,” tegas Yiyit, sapaan akrabnya.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk menekan penyebaran corona virus disease (Covid-19) tidak akan berarti banyak tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. “Aparat sudah berjaga, aturan sudah dibuat, tapi pasti tidak bisa sepanjang waktu juga kita lakukan pemantauan. Ini butuh dukungan semua pihak,” jelasnya.

Diterangkan, dengan menerapkan prokes maka pemerintah berusaha menyeimbangkan aktivitas masyarakat dan upaya menekan potensi penularan virus. Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan jumlah kasus tidak semakin tinggi sembari tetap menjaga produktivitas dan geliat ekonomi masyarakat.

“Jadi kita tidak melarang masyarakat beraktivitas, tapi tolong pastikan prokes itu. Karena mencari titik temu antara bagaimana supaya aman dari virus dan produktivitas ini yang sulit,” ujar Yiyit. Khusus untuk Kota Mataram, keseimbangan antara penerapan protokol kesehatan dan aktivitas masyarakat tersebut semakin mendesak untuk dilakukan. Terutama dengan posisi Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi dan pusat kegiatan masyarakat.

Terpisah, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, menerangkan mulai kendornya penerapan protokol kesehatan di tingkat masyarakat telah menjadi atensi pihaknya. Padahal imbauan dan penegakkan Perda Nomor 7/2020 dan Perwali Nomor 34/2020 terus dilakukan sebagai upaya menekan angka penularan.

Untuk itu pihaknya saat ini tengah mendorong kembalinya penangan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL), di mana program tersebut tengah menjadi bahan evaluasi dari Satgas Covid-19 Kota Mataram. “Sekarang sudah mulai kita jalankan lagi. Termsauk razia masker yang tetap dilakukan di berbagai titik, dan banyak yang sudah menerima sanksi baik sosial maupun administratif,” ujarnya.

Penerapan PCBL mulai agak kendor setelah eskalasi penularan Covid-19 di Kota Mataram sempat landai beberapa waktu lalu. Namun dengan kembali meningkatnya jumlah kasus beberapa waktu belakangan, maka PCBL perlu kembali menjadi fokus utama upaya penanganan dampak pandemi.

Satgas Covid-19 Kota Mataram sampai dengan Senin, 11 Januari 2021 , 11 Januari 2021 mencatat total 1.518 kasus positif Covid-19. Rinciannya, 1.284 orang pasien dinyatakan sembuh, 136 pasien masih menjalani isolasi, dan 98 pasien meninggal dunia. Jumlah tersebut termasuk penambahan 10 kasus positif baru dan 1 orang pasien meninggal yang tercatat pada Minggu, 10 Januari 2021. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here