Pelanggaran Lalin yang Tertangkap Kamera Belum Ditindaklanjuti

M. Saleh. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan telah memasang kamera pemantau lalu lintas (lalin) atau area traffic control system (ATCS) di beberapa titik simpang jalan di Kota Mataram. Pelanggaran langsung terpantau secara jelas. Namun sistem ini belum ditindaklanjuti penindakan.

Kamera pengawas terpasang di simpang jalan Pasar Kebon Roek, perempatan Rembiga, Dasan Cermen, Sweta dan pertigaan di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida. Lima kamera pengawas itu dipasang melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dua titik kamera pengawas dipasang di simpang empat Pagesangan dan simpang empat Bank Indonesia.

Iklan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh mengatakan, ATCS tetap memantau aktivitas kendaraan. Hanya saja belum pemutaran rekaman untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi rambu – rambu lalu lintas. “Iya, Kasi Pengembangan belum merekam suara untuk mengimbau pengendara dari pagi, siang dan sore,” kata Saleh.

Lima kamera pemantau dipasang melalui anggaran pemerintah pusat. Dua lainnya di simpang empat BI dan Pagesangan dianggarkan melalui APBD. Jumlah titik pemantauan akan terus ditambah sesuai kemampuan daerah. Rencananya akan ditambah Kawasan Bisnis Cakranegara dan simpang empat kantor gubernur. Sebagai permulaan akan dipasang apill berbasis ATCS. “Patung buaya depan kantor gubernur juga mau kita pasang,” tambahnya.

Saleh menyebutkan, pelanggaran yang banyak terpantau adalah pengendara tidak memakai helm, berhenti melebihi garis henti, tidak menggunakan masker dan lainnya. Pelanggaran ini umumnya diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat.

Namun di satu sisi, pelanggaran yang terpantau tidak ditindaklanjuti dengan penindakan. Penerapan surat tilang elektronik diakui belum terpikirkan. Sistem tilang elektronik atau elektronik traffic law enforcement memerlukan infrastruktur serta koordinasi kuat dengan Polda dan Polres. Penerapan sanksi tilang baru diterapkan Jakarta dan Surabaya. Pihaknya belum menerapkan sanksi tersebut, karena membutuhkan anggaran, material dan sumberdaya manusia. “Tapi ini kita menuju ketahap itu. Makanya, simpang diawasi ATC harus diperbanyak,” demikian kata dia. (cem)