Pelanggaran Disiplin, Satu Oknum Hakim di NTB Kena Sanksi MA

Mataram (Suara NTB) – Satu oknum hakim di NTB mendapat sanksi disiplin dari Mahkamah Agung RI. Oknum hakim tersebut diberi sanksi teguran tertulis. Jika mengulangi, maka akan dibawa ke sidang majelis kehormatan hakim.

Hal itu diungkapkan Ketua Kamar Pengawasan Mahkaman Agung RI, Dr H Sunarto, Selasa, 19 September 2017 saat menjadi panelis Sinergitas Komisi Yudisial Ri dan Mahkamah Agung RI di Mataram.

Iklan

“Di Mataram, ada satu. Sudah diberikan teguran tertulis. Sudah turun disanksi. Kalau masih ya abisin sekalian di KPK. Kalau bisa dibina ya akan dibina,” ujarnya kepada puluhan hakim lingkup Pengadilan Tinggi Mataram. Hakim agung itu tidak merinci oknum tersebut.

Berdasarkan penelusuran Suara NTB, dalam dokumen Daftar Hukuman Disiplin Periode Juli – Desember 2016 yang diunggah di situs resmi Bawas MA RI, oknum hakim Pengadilan Negeri Mataram berinisial DRY disanksi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis pada Desember 2016.

Pelanggaran dimaksud seperti diatur angka 2.1 (1) juncto PB MA RI dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-PB/P.KY/09/2012 pasal 6 ayat 2. Pasal tersebut mengatur kewajiban hakim untuk berperilaku jujur dan menghindari perbuatan tercela.

Sunarto memastikan akan memberi hukuman yang tegas apabila pelanggaran etik serupa terulang. Pelanggaran itu diduga terkait sidang perkara.

“Kalau masih bisa diperbaiki ya akan dibina. Tapi sebenarnya pilihannya, diminta mengundurkan diri, kalau tidak mau ya diberhentikan,” tegas dia.

Ia menegaskan, penindakan pelanggaran disiplin dan etik hakim tidak bisa dibiarkan. Sebab, akan menjadi catatan.

“OTT KPK itu kita yang mensuplai data. Kita punya tim siluman di daerah, yang memiliki bukti-bukti. Apalagi soal deal-deal terkait uang,” beber Sunarto.

Untuk pelanggaran berat akan dibawa ke majelis kehormatan hakim.Dalam sidang kehormatan itu, oknum yang melanggar ditawari mundur atau diberhentikan. atau puncaknya diserahkan ke penyidik KPK.

Ia mengkalim pelanggaran etik dan disiplin hakim dua tahun belakangan tercatat menurun. Untuk mencegah pelanggaran agar tidak terus terjadi, pihaknya mendorong agar lembaga peradilan kembali pada marwahnya.

Sebab, sambung dia, hakim adalah pelayan para pencari keadilan, bukan sebagai yang dilayani.

“Kita mendorong mendorong hakim tidak terlibat masalah agar bisa menduduki jabatan strategis di lingkungan Mahkamah Agung. Sebaliknya yang bermasalah akan dicegah, atau demosi,” pungkas Sunarto.

Sementara Juru Bicara Komisi Yudisial RI, Dr Farid Wajdi mengonfirmasi perihal sanksi satu oknum hakim di NTB tersebut. “Ada satu orang. Tetapi secara umum, NTB tidak masuk dalam lima besar tingkat pelanggaran tertinggi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, sinergitas MA dan KY berguna untuk memperkuat pengawasan, termasuk pencegahan pelanggaran etik dan disiplin hakim.

Dalam konteks perkembangan sosial kekinian, media sosial adalah salah satu wadah yang potensial untuk menunjukkan penerapan etika hakim.

“Mendorong agar hakim ketika bermedsos memberi contoh. Nilai etika seorang hakim terpantul lewat statusnya di medsos,” pungkas Farid. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional