Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak di Lotim, Lobar dan Loteng

Operasi penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan Satpol PP bersama TNI dan Polri di pusat perbelanjaan di Kota Mataram. (Suara NTB/satpolppntb)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB, Pemda Kabupaten/Kota bersama TNI dan Polri telah melaksanakan operasi penegakan protokol Covid-19 selama sembilan hari, sejak 14 September lalu. Dari operasi yang dilakukan, sebanyak 2.737 pelanggar protokol kesehatan Covid-19 yang terjaring di seluruh NTB.

Masyarakat yang tidak menggunakan masker paling banyak terjaring di Lombok Timur (Lotim), Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah. Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si., yang dikonfirmasi Selasa, 22 September 2020 siang kemarin menyebutkan, dari 2.737 pelanggar yang terjariing, sebanyak 621 orang di Lotim, 421 orang di Lobar dan 416 orang di Loteng.

Iklan

Kemudian Kota Bima 284 orang, Lombok Utara 228 orang, Sumbawa 183 orang, Bima 162 orang, Sumbawa Barat 121 orang dan Dompu 115 orang. Sedangkan hasil operasi yang dilakukan tim mobile provinsi terjaring sebanyak 77 orang.

Tri mengatakan, pada pekan pertama pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan Covid-19 di NTB, terjaring sebanyak 707 orang yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Sebanyak 661 orang merupakan masyarakat umum, 45 ASN dan satu pelajar.

Sedangkan pada awal pekan kedua, yaitu Senin dan Selasa, 21 – 22 September, terjaring 2.030 pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Sebanyak 1.970 orang merupakan masyarakat umum, 13 ASN dan 6 pelajar atau mahasiswa. Sedangkan pelanggar yang diberikan surat peringatan pertama sebanyak 41 orang. Dengan rincian, 35 orang di Sumbawa dan 6 orang di Kota Bima.

Penerapan sanksi terhadap pelanggar Protokol Penanggulangan Covid-19, dilaksanakan secara langsung oleh petugas Satpol PP pada saat operasi penertiban. Setiap operasinya, Satpol PP  melibatkan petugas lainnya, termasuk TNI dan Polri.

Kemudian aturan penerapan jenis pelanggarnya, diuraikan dalam Pasal 6. Pada Ayat 1 Huruf a, menyebutkan, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan masker di tempat/fasilitas umum dikenakan denda administratif Rp100 ribu.

Sanksi sosial bagi pelanggar perorangan, telah diatur Pasal 4 Ayat 5 Pergub NTB Nomor 50/2020. Sanksi sosialnya berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bhakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum dengan mengenakan atribut khusus. Dengan memberikan  rompi pelanggar Perda dan alat kebersihan, hingga membersihkan selokan.

Kemudian ada juga denda administrarif bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol Covid-19 dendanya Rp250 ribu. Selain itu, untuk penanggung jawab atau pengurus/pengelola tempat usaha, tempat kerja, tempat ibadah, yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda administratif Rp400 ribu. (nas)