Pelanggar Perda di Mataram Langsung Bayar Tunai

Salah seorang pelanggar Perda NTB Nomor 7 tahun 2020 di Mataram menjalani sanksi sosial berupa membersihkan selokan di Jalan Langko.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Penerapan Perda NTB nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular mulai aktif dilakukan di seluruh kabupaten/kota di NTB, termasuk di Kota Mataram. Dalam penerapan di hari pertama, Gabungan Satpol PP, TNI – Polri, BPBD, Bappenda, Dinas Perhubungan, dan stakeholder terkait menyisir warga yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Para pelanggar membayar tunai sanksi sesuai Perda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Mataram, Lalu Martawang, menerangkan penerapan Perda tersebut merupakan upaya untuk menuntut kontribusi bersama semua pihak dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan. Salah satunya adalah pemakaian masker yang dapat mengurangi potensi penularan Covid-19 hingga 79 persen.

Iklan

“Kebersamaan semua pihak akan menentukan keberhasilan kita dalam mencermati pandemi Covid-19 ini,” ujar Asisten I Setda Kota Mataram tersebut, Senin, 14 September 2020. Diterangkan, untuk hari pertama penerapan Perda, pihaknya bersama tim gabungan Satpol PP NTB, TNI – Polri menggelar razia penggunaan masker di Jalan Langkot, tepatnya di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) NTB sejak pukul 09.00 Wita.

Operasi serupa kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 Wita di Jalan Sriwijaya. “Ini berjalan paralel penegakan disiplin di lapangan dan juga kantor-kantor pemerintahan,” jelasnya.

Dari operasi tersebut didapati sebagian masyarakat masih enggan menggunakan masker saat bepergian. Berdasarkan catatan pihaknya, untuk razia di depan Kantor Dishub NTB dijaring 10 orang pelanggar Perda. Di mana tiga di antaranya diberikan sanksi sosial untuk membersihan selokan di sepanjang Jalan Langko, sedangkan tujuh orang lainnya membayar sanksi administratif sebesar Rp100 ribu.

Untuk razia masker yang digelar di Jalan Sriwijaya, pihaknya menjaring 14 orang pelanggar Perda. Di mana empat orang di antaranya memilih menjalani sanksi sosial pembersihan masjid di sekitar area tersebut, sedangkan 10 orang lainnya memilih membayar sanksi administratif sebesar Rp100 ribu.

Salah seorang pelanggar Perda, Hisbullah Tarmizi, mengaku dirinya cukup terkejut mendapati adanya razia penggunaan masker tersebut. “Kaget juga tiba-tiba ada razia dan dimintai denda,” ujarnya kepada Suara NTB saat ditemui di lokasi razia.

Dirinya yang sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta di Mataram mengaku tidak menggunakan masker akibat terburu-buru berangkat bekerja. Dengan adanya razia yang dilaksanakan saat ini, dirinya mengaku akan lebih berhati-hati dan berusaha menaati protokol kesehatan. “Tadi saya buru-buru. Kalau sekarang sudah ada (razia) ini, kita lebih hati-hati dan pakai masker,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Penegakan Perda Satpol PP NTB, I Made Gania, menerangkan mekanisme sanksi yang disiapkan dalam operasi gabungan penerapan Perda Nomor 7/2020 terbagi menjadi dua. Antara lain denda administratif sebesar Rp100 ribu bagi masyarakat umum, Rp200 ribu bagi ASN, Rp250 ribu bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol, dan Rp400 ribu bagi penanggungjawab fasilitas umum yang melanggar protokol.

Kemudian mekanisme yang kedua adalah sanksi sosial bagi pelanggar yang tidak sanggup membayar denda. “Karena pelanggarnya tidak bawa uang, disuruh menghubungi keluarga tapi tidak bisa juga, maka diterapkan sanksi sosial,” ujar Gania ditemui di sela-sela operasi penertiban di Jalan Langko.

Bagi pelanggar yang tidak sanggup membayar denda administratif disebutnya harus membuat surat pernyataan bersedia melakukan sanksi sosial yang dikeluarkan pihaknya. “Setelah menyatakan kesediaannya menjalani sanksi sosial, pelanggar diberikan rompi hijau bertulis Pelanggar Perda dan alat kebersihan. Dia kita minta untuk sapu selokan selama 10 menit,” tandas Gania. (bay)