Pelanggar Disiplin Protokol Kesehatan akan Dikenakan Sanksi

Salah satu perusahaan swasta di Cakranegara menyiapkan tempat cuci tangan di area parkir kantor. Pemerintah akan memberikan sanksi bagi warga maupun perusahaan yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tren penularan Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram terus meningkat signifikan. Area publik memiliki kontribusi sebagai lokasi penyebaran. Warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 akan dikenakan sanksi.

Sanksi dijatuhkan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram bervariasi. Apabila pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, pusat perbelanjaan maupun instansi pemerintah akan dilakukan penutupan. Sementara, masyarakat dikenakan sanksi sosial.

Iklan

“Kalau pelanggaran oleh perusahaan dan pusat perbelanjaan sudah jelas sanksinya sesuai yang diatur oleh tim gugus tugas. Untuk warga sendiri cukup sanksi sosial,” kata Kepala Pelaksana Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD), Mahfuddin Noer dikonfirmasi Senin, 6 Juli 2020.

Pengetatan terhadap protokol kesehatan baik itu di pusat perbelanjaan, pasar tradisional tetap dilakukan. Mataram kata Mahfuddin, sampai saat ini, belum mengajukan kenormalan baru. Strategi menekan peningkatan kasus baru, salah satunya adalah menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Sesungguhnya, eskalasi perkembangan virus di tingkat lingkungan sudah mampu ditekan. Akan tetapi, kasus penyebaran virus terjadi di area publik.

“Kuncinya adalah pada protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan dan kantor minimal menyiapkan tempat cuci tangan,” sebutnya. Tim gugus tugas bersama tim terpadu provinsi memprioritaskan menyasar pada protokol kesehatan. Utamanya adalah menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan serta pendisiplinan warga.

Menurut Mahfuddin, sudah saatnya pemerintah memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19. Kemungkinan regulasi itu sedang disiapkan oleh tim gugus tugas. Dalam pelaksanaannya menjadi kewenangan dari Satpol PP untuk menegakkan aturan. “Sanksi itu nanti apakah diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan walikota sangat tergantung nantinya,” demikian kata dia. (cem)

  Masyarakat Mulai Abai Terapkan Protokol Kesehatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here