Pelaku Perjalanan Jawa dan Bali, NTB Siapkan Lima RS dan Dua Laboratorium untuk Rapid Test Antigen Mandiri

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan lima rumah sakit (RS) dan dua laboratorium sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen Covid-19. Hal ini sehubungan dengan terbitnya kebijakan Menko Bidang Kemaririman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, 16 Desember 2020 tentang penggunaan rapid test antigen bagi pelaku perjalanan Jawa dan Bali.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., di Mataram, Jumat, 18 Desember 2020. Eka menyebutkan tujuh fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan rapid test antigen secara mandiri di NTB, antara lain, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram dan Klinik Anugrah Ibu.

Sedangkan lima RS yang siap melakukan pemeriksaan rapid test antigen secara mandiri adalah RS Universitas Mataram, RS Siloam, RS Harapan Keluarga, RSUD Praya, dan RSUD Dompu.

Eka menegaskan tidak ada perayaan tahun baru tahun ini. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat secara nasional. “Kalau berlibur bisa. Tetapi tidak ada acara khusus yang dilaksanakan untuk tahun baru,” katanya.

Jelang masa liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2021, Satgas Penanganan Covid-19 Nasional meminta pemerintah daerah segera menyesuaikan diri demi melindungi daerahnya masing-masing. Salah satu upaya perlindungan, dengan mewajibkan pelaku perjalanan bepergian dalam keadaan sehat.

“Dengan upaya screening melalui swab antigen yang diakui sebagai alat screening Covid-19 oleh WHO (World Health Organization),” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (18/12) kemarin.

Ia mengatakan, Pemerintah saat ini tengah melakukan langkah antisipasi dengan menyusun kebijakan terkait perjalanan selama periode libur panjang. Kebijakan yang tengah disusun ini meliputi syarat testing bagi pelaku perjalanan.

Meski terkesan sulit, masyarakat harus menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan melindungi masyarakat dan mencegah lonjakan penularan kasus Covid-19. “Satgas menghimbau masyarakat dapat patuh, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan dengan efektif,” tegasnya.

Berkaca dari pengalaman terdahulu, terjadi lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan kasus ini membawa dampak lanjutan lainnya, seperti berkurangnya kapasitas tempat tidur yang tersedia di ruang isolasi dan ruang ICU, dimana pada beberapa daerah kapasitasnya sudah terisi diatas 70 persen.

Juga, semakin bertambah pasien, maka tugas para tenaga medis di rumah sakit pun menjadi bertambah berat, dan bertambahnya potensi kasus positif Covid-19. “Dan yang paling kita khawatirkan adalah bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19,” kata Wiku. (nas)