Pelaksanaan Proyek, Bupati Lotim Tak Ingin Pejabat Terjaring OTT

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menyerahkan DIPA pada perwakilan instansi pemerintah di Lotim, Kamis, 20 Desember 2018. (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengingatkan pejabat di instansi pemerintah di Lotim agar dalam pemilihan rekanan yang bonafit.  Selain itu rekanan ini memiliki rekam jejak yang baik, jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan tugas pembangunan. Bupati tidak menginginkan ada aparatur yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang terjadi di beberapa tempat.

Penegasan bupati ini disampaikannya saat prosesi penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 kepada instansi pemerintah di lingkup Pemkab Lotim, Kamis, 20 Desember 2018.

Iklan

Bupati menyebut, penggunaan anggaran harus benar-benar mempelajari dengan seksama apa yang tercantum dalam DIPA. Apabila ada perubahan, dimintanya segera konsultasi dengan stakeholder terkait. Selain itu, dalam melaksanakan anggaran tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi berkaitan dengan hukum. “Harus ada konsolidasi dan koordinasi antara stakeholder satu dengan yang lain, lakukan sesegera mungkin menjemput bola jangan menunggu,”  ujarnya mengingatkan.

Dalam hal ini, ujarnya, aspek pengawasan harus mendapat pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.  Bahkan, ujarnya, pengawasan yang paling penting adalah pengawasan diri yang melekat pada diri pribadi. “Ada pengawasan melekat pada diri sendiri dan pengawasan malaikat,” tambahnya.

 Selain itu, harapnya, semua intansi yang menerima DIPA ini melaksanakan amanah dengan baik. Termasuk semua alokasi anggaran terserap sesuai dengan penggunaan.

Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, menjelaskan, APBN 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir, dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Rencana keuangan tahunan pemerintah, ditetapkan sebagai penopang perekonomian Indonesia yang tumbuh berkesinambungan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Lotim.

Sementara dana transfer untuk Pemda Lotim tahun anggaran 2018 Rp510,8 miliar dan sampai dengan pertengahan Desember 2018 telah terealisasi Rp 482,7 miliar  atau sebesar 94,49 persen. Khusus Dana Desa pada tahun 2018 mempunyai pagu Rp252,7 miliar dan telah terealisasi Rp252,7 miliar atau 100 persen, yakni yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa pada 21 kecamatan dan 239 desa di Lotim.

Tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan Belanja Negara di Lotim, sebesar Rp 1,35 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 6,7 persen dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp 1,21 triliun. Transfer ke daerah sebesar Rp 601,49 miliar yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 294,16 miliar, naik 13,96 persen  dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp258,12 miliar dan dana desa sebesar Rp 307,33 miliar,  naik 21,61 persen, dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar Rp 252,71 miliar.

Sementara Kepala KPPN Selong, Endah Proborini, melaporkan,  sampai dengan pertengahan Desember 2018, KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, telah menrealisasikan dana APBN sebesar Rp 1,08 triliun termasuk DAK Fisik dan Dana Desa di Lotim. Dari total dana itu yang terserap mencapai 89,4 persen, dari pagu sebesar Rp 1,21 triliun. Tingginya pencapaian ini, disebut tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin. Ia berharap satuan kerja dapat melaksanakan dan memanfaatkan APBN 2019 secara maksimal, serta dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas. (rus)