Pelabuhan Kempo Hasilkan PAD Sampai Rp414 Juta

Pelabuhan Soro Kempo. (Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Pelabuhan Soro Kempo pada tahun 2020 lalu berhasil menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp414 juta. Namun setoran yang sampai ke kas daerah hanya Rp303 juta tahun 2020. Bapenda pun tidak bisa mengontrol PAD karena kebanyakan retribusi tidak menggunakan karcis retribusi yang dibuat.

Kepala pelabuhan Soro Kempo, Ansar kepada Suara NTB, Senin, 14 Juni 2021 mengaku, pelabuhan Soro Kempo pada tahun 2020 lalu berhasil menyetorkan PAD hingga Rp414 juta. PAD ini diserahkan ke bendahara pendapatan pada Dinas Perhubungan dan setiap setoran PAD selalu dilengkapi tanda bukti setoran. “Tanda bukti setoran itu jadi bukti kami menyetorkan uang PAD,” kata Ansar.

Iklan

Setoran PAD untuk retribusi jasa umum berupa retribusi pelayanan kepelabuhan yang tercatat dan terverifikasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dompu hingga akhir tahun 2020 sebesar Rp303 juta. “Kami ndak tau yang lain. Yang tercatat ini sesuai dana yang disetorkan ke bank dan sudah diverifikasi,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Dompu, Ir Armansyah, MSI saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 14 Juni 2021.

Dikatakan Armansyah, jumlah PAD yang disetorkan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu hingga akhir tahun 2020 sebesar Rp531,497 juta atau 52,69 persen dari target sebesar Rp1,008 M. Retribusi ini bersumber dari pelayanan parkir sebesar Rp51,860 juta, pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp127,118 juta, retribusi terminal sebesar Rp24,090 juta, retribusi pelayanan kepelabuhan sebesar Rp303,703 juta, retribusi izin trayek sebesar Rp3,190 juta, dan lain – lain pendapatan asli daerah sebesar Rp21,535 juta.

Armansyah mengaku, penarikan retribusi daerah selalu dilengkapi dengan karcis retribusi. Karcis ini berlaku hanya dalam satu tahun anggaran, sehingga karcis tahun 2020 tidak bisa digunakan tahun berikutnya. Tapi pihaknya tidak bisa mengontrol penggunaan karcis di lapangan. “Itu yang seharusnya masyarakat sendiri yang mengontrol. Kalau ada penarikan retribusi, minta karcisnya. Jangan dibuang, tapi disobek agar tidak dipake lagi,” kata Armansyah.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir Syarifuddin yang dihubungi terpisah mengaku, total PAD yang disetorkan Dinas Perhubungan ke kas daerah tahun 2020 lalu sebesar Rp500an juta. Temuan PAD yang tidak disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan berawal dari pinjam meminjam antara bendahara penerimaan dengan bendahara pengeluaran. “Pinjam pake bendahara (pengeluaran), itu kemudian dicatat nama kami semua sebagai pinjaman pribadinya,” katanya.

Syarifuddin mengatakan, PAD yang tidak disetorkan ke kas daerah karena dipinjam bendahara pengeluaran tersebut merupakan akumulasi PAD yang terhimpun di bendahara penerimaan. Sementara untuk PAD sektor pelayanan kepelabuhan di Dompu hanya bersumber dari pelabuhan Soro Kempo. Sementara pelabuhan Calabai bentuknya PNBP karena ada unit layanan dari Kementrian Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional