Pelabelan Rumah Warga Dinilai Ciptakan Kesenjangan

Tulisan pada program pelabelan rumah warga penerima bantuan pemerintah yang dinilai justru menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Program pelabelan rumah warga penerima bantuan sosial mendapat kritik dari masyarakat. Anggota DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, akhir pekan kemarin mengaku mendapat aduan dari masyarakat terkait program yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kota Mataram tersebut.

‘’Ini menciptakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin dengan pelabelan rumah warga,’’ sesalnya. Padahal, selama ini, masyarakat tidak mengetahui siapa penerima sosok penerima bantuan dari pemerintah. Namun sejak dilakukan palAbelan, sudah pasti semua orang menjadi tahu.

‘’O, dia hidup dari terima bantuan. Itu penilaian yang terjadi ketika dilakukan pelabelan,’’ ungkapnya. Kalau hajatan program tersebut untuk mencegah bantuan salah sasaran, menurut Misban, langkah pelabelan rumah warga itu sangat keliru. ‘’Mestinya yang dilakukan pemerintah, bukan melabeli, tapi melakukan verifikasi faktual terhadap data yang ada.

Kalau memang ada yang tidak layak menerima bantuan, pemerintah harus memberitahukan kepada yang bersangkutan. ‘’Anda dihentikan sebagai penerima bantuan, seperti itu,’’ imbuhnya. Kalau pelabelan ini, menurut dia, sama saja menunjukkan mana orang kaya dan mana orang miskin. Misban mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Disos Kota Mataram.

Solusinya, kata Misban, verifikasi faktual data yang ada di tiap lingkungan. ‘’Lihat kondisi rumah, putuskan bersama tim kalau memang tidak layak teri bantuan, dicoret,’’ demikian Misban. Politisi PKPI ini meminta Disos menghentikan program pelabelan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati menegaskan, pihaknya tidak bisa menghentikan program pelabelan itu di tengah jalan. Pasalnya, lanjut Asna, program pelabelan itu sudah ada regulasinya dari Kementerian sosial. Program inipun, kata dia, sudah disosialisasikan di tiap kecamatan. ‘’Jadi sosialisasinya dua hari di tiap kecamatan. Kita undang 100 orang mulai dari kepala lingkungan, lurah hingga Camat termasuk pendamping PKH. Ada koorwilnya juga,’’ sebutnya.

Asna menyampaikan bahwa Mataram bukan daerah pertama yang melaksanakan program pelabelan ini. ‘’Ndak ada yang dihina dari program ini. Yang penting kata-katanya jangan menyebutkan kata-kata miskin. Kalau merasa benar menerima, kan gak ada masalah,’’ demikian Asna. (fit)