Pekerja Anak Bermunculan di Mataram

Seorang pekerja anak di Jalan Arif Rahman Hakim Mataram, Kamis, 25 Februari 2021 menjajakan tisu ke para pengendara di lampu merah. Munculnya banyak pekerja anak tersebut sekaligus menjadi pretensi negatif bagi Kota Mataram yang berusaha menjadi kota ramah anak.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Munculnya banyak pekerja anak di beberapa titik di Kota Mataram perlu menjadi atensi beberapa pihak. Pasalnya, kondisi tersebut memberikan pretensi negatif bagi ibu kota Provinsi NTB yang menyandang status kota ramah anak ini.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, menerangkan pemantauan terhadap banyaknya pekerja anak setidaknya telah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial (Disos) Kota Mataram selama sebulan terakhir. “Banyak anak-anak kita temukan di jalan, terutama di sekitar Jalan Airlangga. Di situ yang paling banyak,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 25 Februari 2021.

Iklan

Berdasarkan pantauan terakhir pihaknya, khusus di Jalan Airlangga jumlah pekerja anak hampir mencapai 10 orang. “Infonya itu dari wilayah Gomong,” jelasnya. Jumlah tersebut belum ditambah dengan pekerja anak yang tersebar di titik lainnya seperti di Jalan Sriwijaya dan Jalan TGH. Faisal.

Diterangkan, LPA Kota Mataram dan Disos Kota Mataram sebelumnya telah melakukan pendekatan terhadap beberapa pekerja anak yang ditemukan beraktivitas di Kota Mataram. Kendati demikian, penanganan yang dilakukan diakui belum maksimal.

“Karena ini bukan persoanal anak-anaknya saja, tapi ada kaitannya dengan orangtuanya. Kita tidak bisa kemudian langsung memberikan sanksi pada orangtua. Ini juga soal kesadaran mereka,” jelas Joko.

Menurutnya, sebagian besar pekerja anak tersebut berasal dari keluarga penerima manfaat (KPM) yang terakomodir program bantuan pangan non tunai (BPNT) seperti program keluarga harapan (PKH). “Sudah kami cek datanya; kami ingin melihat apakah itu dari keluarga yang tidak mampu dan tidak mendapat bantuan, tapi ternyata mereka dapat bantuan. Jadi harusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi, tapi beginilah kondisi di lapangan,” ujarnya.

Selain karean faktor ekonomi, penerapan sistem belajar dari rumah (BDR) untuk siswa sekolah di Kota Mataram disinyalir memperparah kemunculan pekerja anak tersebut. Di mana orangtua menyuruh anaknya bekerja dengan berbagai modus seperti menjual tisu, mengamen, bahkan mengemis di jalanan.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Disos) Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati, menekankan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Mataram. Dalam hal ini termasuk pekerja anak yang mulai banyak bermunculan.

“Satgas sosial terus melakukan pendekatan di lapangan. Yang jelas kami menangananinya. Kami berkoordinasi dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ANak, Lurah, dan Camatnya. Itu yang penting,” ujar Asnayati saat dihubungi, Kamis, 25 Februari 2021.

Menurutnya, masalah sosial seperti banyaknya pekerja anak perlu menjadi perhatian bersama. “Tidak mungkin kami dari Disos menyelesaikannya sendiri,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya juga melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) untuk membantu melakuan pendekatan.

Sepanjang 2021,  Asnayati menyebut pihaknya telah menangani belasan kasus PMKS di Kota Mataram. Antara lain dengan melakukan penjangkauan ke pihak keluarga maupun lembaga terkait seperti sekolah.

“Tapi ini memang masih ada di tempat-tempat tertentu seperti di Gomong, dan kami akan terus lakukan penjangkauan. Kami akan datangi keluarganya,” jelas Asnayati. Menurutnya, kondisi saat ini harusnya tidak terjadi. Mengingat sebagian besar pekerja anak yang telah diakomodir justru berasal dari keluarga penerima bantuan sosial pemerintah.

“Sementara saya lihat ini memang anak-anak di Mataram. Modus mereka jual tisu (ke pengguna jalan) dan lain-lain. Sebenarnya ini tidak perlu dilakukan, karena mereka sudah mendapatkan bantuan PKH dan sudah memegang kartunya,” tandas Asnayati. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional