Pekan Ini, TPP ASN akan Dicairkan

H.Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Aparatur sipil negara di Lingkup Pemkot Mataram bisa bernafas lega. Pasalnya, TPP (tambahan penghasilan pegawai) akan dicairkan pekan ini. Penghasilan diperoleh dirapel Bulan Januari dan Februari. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr.H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebenarnya tidak ada kendala.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan secara gelondongan atau tidak dalam rincian. Sementara, sistem penarikan anggaran berdasarkan rincian. Sebagai contoh, untuk nilai basic terdiri dari beban kerja dan prestasi kerja pada posisi 40-60 persen. Sehingga perlu rincian penjabarannya. “Sebenarnya tidak ada sih kendala. Cuman anggarannya gelondong begitu,” kata Sekda ditemui di ruang kerjanya akhir pekan kemarin.

Iklan

Badan Keuangan daerah sedang memperbaiki penyelesaian. Pekan ini TPP  rencananya akan dibayar rapel mulai Januari – Februari. Sekda meminta pegawai di Lingkup Pemkot Mataram memahami bahwa dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) diharuskan merincikan penggunaan anggaran. Disatu sisi, aplikasi ini belum sempurna. Kebijakan pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri sangat bagus.

Artinya, program atau penggunaan anggaran terpantau. “Sebenarnya aplikasi ini ke depan akan jauh lebih mempermudah kita. Bedanya eksekusi program secara langsung terkoneksi ke pusat,” jelasnya. Eko menjelaskan, anggaran disiapkan untuk TPP mencapai Rp115 miliar. Berdasarkan ketentuan Pemkot Mataram baru bisa memenuhi nilai ideal 60 persen. Sebab, ada batasan untuk mengalokasikan pagu anggaran tidak melebihi dari anggaran sebelumnya.

Nominal TPP diperoleh pegawai pun berbeda  – beda tergantung kelas jabatan. “Kelas jabatan ini mulai kelas 1-15,” sebutnya seraya menambahkan ASN bersabar karena paling telat pembayaran akhir pekan ini. Kepala BKD Kota Mataram H.M. Syakirin Hukmi menambahkan, pembayaran TPP ASN sedang diproses. Pencairannya tergantung kecepatan dari organisasi perangkat daerah untuk mengajukan. “Iya, tergantung dari SKPD masing – masing. Semakin cepat diajukan semakin cepat kita proses,”tambahnya.

Lambatnya pencairan karena harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Usulan TPP telah disetujui dan segera dituangkan dalam peraturan daerah. Besaran yang didapatkan tergantung dari nilai jabatan dan prestasi kerja. Perhitungan itu diatur secara teknis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional