Pejabat Pemkot Diperiksa Kejaksaan, Jangan Sampai Ganggu Program

Mataram (Suara NTB) – Pekan ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berturut – turut memeriksa sejumlah pejabat di Kota Mataram. Klarifikasi terkait kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dan mangkraknya Mataram Water Park (MWP). Pemeriksaan itu diharapkan jangan sampai mengganggu program pemerintah.

Pada Senin, 9 Oktober 2017 penyidik pertama kali mengklarifikasi Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid, Kasubag TU dan Kepala UPTD Perparkiran. Pemeriksaan pejabat di Dishub itu berkaitan dengan dugaan kebocoran PAD  dari retribusi parkir.

Iklan

Keesokan harinya, giliran Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. H. Mahmuddin Tura.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengaku kaget dengan sejumlah pejabat yang dipanggil secara bergilir oleh Kejaksaan. Pemanggilan itu tentu dikhawatirkan akan mengganggu program. Namun demikian, ia tetap meminta pejabat diklarifikasi kooperatif memberikan keterangan serta data.

“Saya minta mereka kooperatif dan bekerjasama dengan APH,” ucapnya, Rabu, 11 Oktober 2017.

Klarifikasi penyidik tidak berkaitan dengan proyek fisik, tapi laporan masyarakat terkait kebocoran PAD. Akan tetapi, ia percaya bahwa aparat penegak hukum bekerja profesional menyikapi laporan masyarakat.

Di satu sisi, Mohan melihat realisasi triwulan ketiga masih rendah. Banyak pekerjaan fisik dan program lainnya harus dikerjakan. Tentu ini beban dan tanggungjawab dari pimpinan SKPD, sehingga harus mengejar waktu. “Konsentrasinya tidak boleh terganggu,” pintanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi sebelumnya terkait pemanggilannya oleh penyidik Kejaksaan enggan memberikan tanggapan. Demikian pula, Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid tidak memberikan komentar apapun. (cem)