Pejabat Dilarang Terima THR

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menunjukkan surat edaran KPK terkait larangan pejabat menerima, meminta atau memberi tunjangan hari raya keagamaan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pejabat tidak menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan dari pengusaha maupun badan usaha milik negara/daerah. Hal ini mengantisipasi perbuatan gratifikasi. Setiap penerimaan harus dilaporkan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram,Lalu Alwan Basri menyampaikan,surat edaran KPK Nomor 13 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya. Dalam surat edaran itu diatur diantaranya, perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkat religiusitas,silaturahmi dan saling berbagi kepada pihak yang membutuhkan. Kedua, pejabat diminta menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan,pemberiaan dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,dan tidak memnafaatkan kondisi pandemi Covid-19 atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. “Setiap penerimaan itu pasti memiliki konflik kepentingan,”kata Alwan dikonfirmasi,Senin, 3 Mei 2021.

Iklan

Akan tetapi,pejabat tidak secara sengaja menerima bingkisan lebaran (parcel,red) harus dilaporkan ke unit pengendalian gratifikasi di Inspektorat. Alwan menegaskan,edaran KPK itu tidak menyebutkan secara detail nomimal atau item apa saja yang diatur. Artinya, setiap pemberian itu wajibkan dilaporkan. Kecuali,bingkisan makanan yang dikhawatirkan rusak bisa diserahkan ke panti jompo atau panti sosial lainnya. “Tidak ada. Pokoknya apapun bentuknya harus dilaporkan,”tegasnya.

Pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau THR wajib dilaporkan 30 hari kerja. Inspektorat akan menindaklanjuti imbauan KPK itu dengan mengeluarkan surat edaran ke masing – masing organisasi perangkat daerah. Kembali disampaikan Alwan,pemberian hadiah dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara.

Pihaknya mewanti – wanti bahwa pejabat yang tidak melaporkan akan dikenakan pasal 12 B dan pasal 12 C undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Pokoknya tidak boleh menerima. Konsekuensinya akan masuk UU pemberantasan tindak pidana korupsi,”demikian kata Alwan. (cem)

Advertisement