Pegawai Honorer Dukcapil se-Indonesia Diusulkan Menjadi P3K

Dirjen Dukcapil Kemendagri didampingi Bupati, Wabup, dan Kadis Dukcapil Lobar saat acara peresmian pemanfaatan gedung baru Dukcapil Lobar, Sabtu, 20 Maret 2021.

Giri Menang (Suara NTB) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., memberikan angin segar kepada para pegawai berstatus kontrak dan honorer atau non-ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mereka diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal itu disampaikan Zudan merespon usulan dan permintaan Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid saat peresmian pemanfaatan gedung baru Dukcapil Lobar, Sabtu, 20 Maret 2021 di Gerung, Lobar. Dirjen Dukcapil didampingi Bupati, H. Fauzan Khalid; Wabup Lobar, Hj. Sumiatun; Ketua DPRD Hj. Nurhidayah; dan Forkopimda. Selain itu, hadir juga Kepala Dukcapil Lobar, M. Hendrayadi bersama jajaran; Kepala Dukcapil NTB, Azhar; serta Kepala Dukcapil se-NTB.

Iklan

Terkait usulan formasi P3K untuk tenaga honor Dukcapil, Zudan memastikan akan mengajukan lagi formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (Kemenpan-RB). “Kami akan bersurat usulkan lagi ke pak Menteri (Menpan RB), agar nanti pegawai-pegawai yang belum diangkat PNS, belasan tahun mengabdi di Dukcapil bisa diangkat sebagai P3K. Mohon doanya,” jelas Zudan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kegelisahannya, karena banyak pegawai Dukcapil yang masih honorer. Padahal mereka menjadi operator yang perannya sangat sentral, sehingga mereka sangat butuh kepastian masa depan. Dirjen Dukcapil juga mengapresiasi Pemda Lobar yang telah membangun kantor dinas yang bagus dan megah.

“Saya sudah keliling se-Indonesia, saya melihat kantor ini (Dukcapil Lobar) megah, luas, dan bagus. Ini kantor Dinas Dukcapil terbaik se-Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi daerah lain,” kata Zudan.

Kehadiran Dirjen Dukcapil begitu istimewa karena baru kali ini Dirjen Dukcapil menghadiri peresmian kantor Dukcapil di NTB. Dirjen Dukcapil juga memberikan apresiasi kepada Pemda dengan memberikan anjungan Dukcapil mandiri untuk mendukung pelayanan kependudukan di wilayah setempat.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengusulkan para pegawai honor dan kontrak atau non PNS di Dukcapil agar bisa diangkat menjadi P3K. “Pegawai Kontrak, honorer (non-PNS) di Dukcapil ini perlu diusulkan menjadi P3K pak dirjen, mudahan ini menjadi prioritas pak dirjen,” usul dia di hadapan Dirjen.

Menurut Bupati, yang diusulkannya pasti mendapatkan dukungan dari daerah lain, tidak saja di NTB bahkan di Indonesia. Karena kondisi di kantor Dukcapil, menurutnya, kemungkinan hampir sama, seperti di Lobar, banyak sekali tenaga non-ASN. Bupati sangat yakin pegawai non-ASN Dukcapil bisa diajukan mendapatkan formasi P3K karena pada program pengangkatan 1 juta guru non-ASN menjadi P3K tidak tercapai 100 persen sehingga sisanya bisa diarahkan untuk para tenaga non-ASN Dukcapil.

Pihaknya sangat berharap pegawai non-ASN Dukcapil bisa masuk sebagai P3K. Karena begitu mereka menjadi P3K, Pemda bisa langsung memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Seperti P3K yang diberikan SK beberapa waktu lalu juga sudah mendapatkan TPP.

Bupati menjelaskan, untuk Dukcapil sendiri, pihaknya sudah mengajukan untuk masuk zona integritas. Dari beberapa penilaian yang sudah dinilai, diharapkan bisa masuk zona integritas. Setelah masuk zona integritas, bisa menjadi motivasi bagi semua jajaran Dukcapil untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional