Pegawai Honorer di Mataram Terus Bertambah

Baiq Nelly Kusumawati. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB)  – Bukannya berkurang, jumlah pegawai honorer di Lingkup Pemkot Mataram terus bertambah. Bertambahnya pegawai non aparatur sipil negara ini (ASN) akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Di satu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dilakukan efisiensi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, evaluasi dilakukan akhir tahun 2020 lalu terhadap pegawai tidak tetap atau honorer di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) merumuskan rekomendasi. Rekomendasi tersebut telah diberikan ke pimpinan OPD untuk ditindaklanjut atas hasil penilaian kinerja. “Karena bertubi – tubi banyaknya agenda – agenda kadang sampai kelewatan,” dalihnya.

Iklan

Pegawai negeri sipil di Mataram sekitar 5 ribu orang. Sementara, pegawai honorer sekira 6 ribu lebih. Nelly menegaskan, jumlah pegawai tidak tetap (PTT) itu termasuk guru di sekolah yang digaji melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dan, tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit yang sumber pembiayaan melalui badan layanan umum daerah (BLUD). Sementara, pembiayaan yang bersumber dari APBD hanya sekitar 2 ribu pegawai non ASN. “Kalau murni dari APBD ndak sampai 2 ribu pegawai honorer,” kilahnya.

Penambahan pegawai honorer seperti di Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta instansi teknis lainnya. Nelly berdalih bahwa penambahan itu karena kebutuhan operasional. Pegawai honorer di Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dinilai sangat penting untuk menunjang pelaksanaan program.

Di satu sisi, KPK meminta dilakukan efisiensi terhadap pembiayaan gaji PTT. Ditegaskan, pimpinan menjalani rekomendasi tersebut. Pun diganti untuk tenaga teknis yang diperlukan.

Nelly enggan menghubungkan pegawai honorer di tempat di sejumlah OPD karena kaitan politik. Menurut dia, penambahan pegawai dilakukan secara ketat. “Ini kan bukan honorer yang digaji bulanan. Tapi untuk penunjang kegiatan. Misalnya programmer boleh karena tidak cukup dengan tenaga teknis yang ada,” ujarnya.

Pengadaan pegawai negeri sipil negara setiap tahunnya dinilai belum menutupi kebutuhan pegawai, terutama tenaga teknis. Karena itu, tenaga teknis ditarik memiliki penghasilan berdasarkan skill dan digaji berdasarkan satuan standar harga. “Syukur – syukur mereka mau bekerja di pemerintah dengan gaji segitu. Kalau dipikir mereka lebih senang kerja di swasta,” demikian kata dia. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional