Pegawai Honor Daerah Pertanyakan Kejelasan Nasib

Ahmad Mujahiddin. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pegawai honor daerah mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Hampir setahun dinyatakan lulus atau memenuhi nilai ambang batas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pemerintah pusat belum juga memberikan kepastian.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin membenarkan bahwa, beberapa orang dari pegawai honor yang lulus passing grade penerimaan P3K datang mempertanyakan kejelasan nasib mereka setelah tes tahun 2019 lalu.

Iklan

Pasalnya, belum ada kabar pemberkasan maupun penyerahan dokumen sebagai acuan pengangkatan mereka sebagai pegawai non aparatur sipil Negara.

“Iya, ada beberapa orang pernah datang menanyakan bagaimana kejelasan nasib mereka,” kata Muja ditemui, Rabu, 26 Februari 2020. Tapi belum ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. Pihaknya hanya meminta 51 pegawai honor menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Rata-rata pengangkatan P3K momen tahun politik tersebut belum ada kejelasan secara nasional. “Ini hampir sama kasusnya seluruh Indonesia,” tambahnya.

BPKSDM belum berani menerima dokumen apapun dari pelamar. Meskipun, Pemprov NTB sudah melakukan pemberkasan, tetapi ujung-ujungnya bingung mau dibawa dokumen pelamar.

Dijelaskan Muja, pengangkatan calon pegawai negeri sipil maupun P3K merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kabupaten/kota hanya sebagai eksekutor dari keluarnya kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Oleh karena itu, pihaknya menjalankan proses atau tahapan-tahapan rekrutmen berdasarkan juklak-juknis. “Kita melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak bisa kita bekerja tanpa ada petunjuk teknis,” jelasnya.

Kendati demikian, Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Mataram tahun 2019 telah dialokasikan Rp1,2 miliar untuk gaji P3K. Dan, tahun 2020 Kementerian Keuangan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) senilai Rp9,3 miliar. Anggaran itu kabarnya untuk biaya rekrutmen dan membayar gaji P3K.

Akan tetapi, Muja belum berani memberikan komentar mengenai alokasi anggaran tersebut. Alasannya bahwa ia hanya sebagai pelaksana teknis. “Ndak tahu saya kalau urusan uang,” jawabnya.

Dia mengharapkan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari P3K keluar usai rekrutmen CPNS tahun 2019 ini. Sebab, pemerintah pusat memprioritaskan pengangkatan pegawai non ASN. (cem)