Pegadaian Harus Perkuat Pengawasan

Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawal kasus pegadaian terjadi di Bima dan Dompu. Otoritas sekaligus meminta perusahaan pelat merah ini untuk memperkuat internal kontrolnya agar tak mengurangi kepercayaan nasabah.

Kepala OJK Provinsi NTB, H. Yusri telah mengetahui persis dugaan fraud yang dilakukan oleh oknum pegawainya, hingga mengakibatkan kerugian mencapai lebih dari Rp 2 miliar. persoalan Pegadaian inipun kini ditangani Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Iklan

“Ini tidak bisa didiamkan dan harus ditangani oleh pihak berwajib, pihak Pegadaian sendiri harus melaporkannya. Kita tetap kawal sampai tuntas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” demikian H. Yusri pada Suara NTB.

Kepala otoritas mengatakan sudah menanyakan langsung modus yang dilakukan oleh oknum pegawai Pegadaian tersebut di Bima dan Dompu. Oknum memanfaatkan data eks nasabah Pegadaian dan memalsukan jaminan nasabah. Namun menurutnya itu ulah oknum.

Karena itulah, otoritas meminta pengawasan dari internal harus ditingkatkan. Mengingat peluang untuk melakukan fraud baginya cukup tinggi. H. Yusri mengatakan, kasus ini salah satunya diakibatkan karena Pegadaian hanya menggunakan satu orang penaksir, tanpa melibatkan penaksif pembanding.

“Tidak ada control balance,” ujarnya lagi.

Meminimalisir kasus-kasus semacam itu, bisa dilakukan oleh internalnya. Karena itulah ia lagi-lagi meminta agar pengawasan internal diperketat. Otoritas tetap melakukan pengawasan berkala melalui laporan pemeriksaan keuangannya setiap tahun. Yang harus melakukan pengawasan sehari-hari paling efektif di internal perusahaan.

“Tapi kasus ini masih sangat kecil. Kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan masih tinggi. Menurut saya kasus ini masih wajar. Kecuali dia kasusnya ada di mana-mana, baru namanya kasus besar,” demikian H. Yusri.

Terkait kasus Pegadaian di Bima Dompu, Suara NTB mencoba meminta pandangan dari pihak pegadaian wilayah di Ampenan. Suara NTB ditemui I Gusti Agung Made Indayuni. Ia menyarankan agar meminta informasi secara detail kepada pihak pegadaian yang ada di wilayah terjadinya kasus.

“Karena kejadiannya di sana (Bima-  Dompu), lebih baik minta informasi di sana saja ya,” ujarnya. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here