Pedagang Dilarang Buka Lapak di Ruas Jalan Kota Mataram

Satpol PP Kota Mataram menertibkan  pedagang es kelapa muda di jalur menuju Tebolak Mataram. Penertiban serupa direncanakan dilakukan di seluruh wilayah kota, guna menjaga fungsi jalan dan memenuhi aturan dalam Undang-Undang LLAJ. (Suara NTB/Ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram siap menertibkan seluruh pedagang yang membuka lapak dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum untuk berjualan. Plt. Kasat Pol PP Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura menerangkan rencana penertiban tersebut telah disesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Penertiban ini sudah disepakati semua pihak saat rapat dengan Polresta Mataram, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas PU. Kita akan tertibkan seluruh pedagang yang memanfaatkan bahu jalan di seluruh Kota Mataram,” ujar Tura, Jumat, 28 Mei 2021.

Iklan

Diterangkan, untuk tahap awal penertiban pedagang tersebut telah dilakukan di sekitar Monumen Mataram Metro dan  jalur menuju Tembolak Mataram. “Di sana kita prioritaskan dulu. Penertibannya sudah sejak tiga hari yang lalu,” jelasnya.

Menurutnya penertiban tersebut memang harus dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur seluruh penyelenggaraan kegiatan yang menganggu fungsi jalan dapat dikenakan sanksi pidana. Di sisi lain, upaya tersebut juga disebutnya untuk membenahi wajah Kota Mataram.

“Sudah lama sekali ada aktivitas perdagangan di situ. Kalau ada pembiaran terus, kita khawatir semakin menumpuk. Ini yang kurang bagus, karena bisa kumuh kelihatanya pintu masuk kita ke Kota Mataram ini,” jelasnya. Untuk itu, Walikota Mataram juga telah menginstruksikan pemasangan spanduk sebagai bentuk sosialisasi larangan melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang ruas jalan tersebut.

Selama dilakukan penertiban Tura menyebut pedangan sama-sama memahami larangan yang dikeluarkan pemerintah. Terlebih sanksi yang diatur dalam Undang-Undang cukup jelas. Antara lain pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki.

“Sudah kita sosialisasikan (terkait penertiban) itu, jadi jelas aturannya. Dari pedagang tidak ada penolakan, karena sanksinya juga jelas diatur di Undang-Undang; bisa pidana penjara dan denda,” jelasnya.

Sampai saat ini Satpol PP Kota Mataram masih menyimpan beberapa barang bukti dari pedagang yang ditertibkan di area Monumen Mataram Metro dan jalur menuju Tembolak Mataram tersebut. Kendati demikian, seluruh barang bukti disebut Tura dapat diambil oleh pemiliknya dengan membuat pernyataan tidak akan melakukan perdagangan di bahu jalan lagi.

Kedepan, pihaknya menargetkan operasi penertiban serupa dilakukan di kawasan Cakranegara. Mengingat di kawasan tersebut banyak pedagang yang memanfaatkan trotoar maupun pinggiran jalan untuk berdagang. “Kita tidak ada target khusus (soal waktunya), tapi penertiban ini akan berjalan terus. Karena bisa saja setelah kita tertibkan, mereka kembali lagi berdagang di sana,” tandasnya. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional