Pecat Empat Kadus, Kepala Desa Korleko Didemo

Warga Desa Korleko mendatangi Kantor Desa Korleko yang memprotes kebijakan kepala desa memberhentikan sejumlah kepala dusun, Rabu,  23 Januari 2019. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Pemecatan empat kepala dusun di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji  Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berbuntut panjang. Rabu,  23 Januari 2019, kembali warga Desa Korleko mendemo Kepala Desa Korleko, Wildan yang dinilai tidak menjalankan undang-undang.

Marwan salah satu massa aksi dalam orasinya menuding Kepala Desa Korleko telah menyalahi perundang-undangan. Jelas katanya, ada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga semua yang sudah dipecat tersebut dapat diangkat kembali sampai usianya 60 tahun.

Iklan

Pemecatan yang dilakukan Kades Korleko dianggap tanpa alasan. Parahnya lagi kepala desa dianggap telah mengangkat pelaksana tugas di dusun yang dipecat, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Aksi Demo warga Korleko ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Kepala Desa Korleko Wildan tidak ada di tempat. Perwakilan massa aksi diterima Camat Labuhan Haji, Rusno bersama dengan Kapolsek Labuhan Haji, Iptu Fachrudin dan Kasat Binmas Polres Lotim, Iptu Muhajirin.

Camat Labuhan Haji Rusno dalam kesempatan ini, mengaku, dirinya tidak berani mengambil kebijakan sebelum ada surat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai jawaban atas surat permohonannya menyangkut pandangan hukum terkait kasus Desa Korleko. Pihaknya baru bisa mengambil keputusan jika memiliki landasan hukum yang jelas.

Sementara itu, Kepala Desa Korleko Wildan yang dikonfirmasi mengaku sedang berada di Jakarta, sehingga tidak bisa menemui langsung warganya yang aksi. Dia menjelaskan, pemberhentian Kadus Gubuk Pande atas nama Nasir, Pedaleman atas nama Mulyadi, Kadus Gubuk Masjid atas nama Ibnu Arwan dan Kadus Gubuk Timuq atas nama M. Rofii, karena sudah habis masa jabatannya.

Akibat pemberhentian ini, tuturnya para kepala dusun ini mengajukan proses gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, hanya satu Kadus yakni Gubuk Timuq yang melanjutkan gugatan sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Sementara tiga kadus lainnya tidak melakukan gugatan.

Terhadap M. Rofi’i, Kades Wildan pun sudah mengukuhkannya kembali sebagai kepala dusun sesuai putusan pengadilan. Sementara tiga kadus yang lain tidak ada dasar hukum bagi kades untuk mengangkat kembali.

“Bagaimana mau diangkat kan yang menuntut cuma satu,” ungkapnya. Menurutnya, kalau diangkat maka menyalahi putusan hukum. Karena ketiganya sudah berakhir masa tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sampai saat ini diakui untuk tiga jabatan Dusun, Gubuk Masjid, Pedaleman dan Gubuk Pande masih dipegang oleh pelaksana tugas (plt). Kades Korleko menunggu rekomendasi dari Camat untuk dilakukan perekrutan yang baru melalui mekanisme penjaringan. (rus)