PDIP dan Demokrat Tolak Rapat Paripurna Tatib Pilwabup

Giri Menang (Suara NTB) – Fraksi PDIP dan Demokrat DPRD Lombok Barat (Lobar) tetap ngotot menolak pelaksanaan sidang paripurna penetapan Raperda Tatib Pilwabup bersamaan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab kedua fraksi ini masih belum setuju jika raperda Tatib Pilwabup disahkan lantaran beberapa hal yang perlu diperjelas dalam draf raperda tersebut. Salah satunya, acuan yang dijadikan dasar raperda ini belum turun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut UU Nomor 10 tahun 2016.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid membenarkan jika kedua fraksi masing-masing PDIP dan Demokrat menolak pelaksanaan sidang paripurna OPD dan Tatib. Pada saat ragapim, Jumat pekan lalu, kedua fraksi memilih abstain sebagai bentuk penolakannya.

Iklan

“Pada ragapim kemarin, memang PDIP abstain dan Demokrat tidak hadir. Kami sadari ini hak politik mereka, namun perlu disadari ini tugas DPRD,” jelasnya.

Dijelaskan, dalam ragapim dihadiri semua unsur pimpinan dewan dan 9 fraksi kecuali Demokrat. Forum menyetujui paripurna dilaksanakan hari Jumat pekan ini. Hal ini adalah kesepakatan dan keinginan bersama 9 fraksi. Terkait langkah PDIP yang menolak paripurna tatib dengan OPD adalah hak politik masing-masing fraksi. Akan tetapi hal ini adalah tugas dewan, terkait setuju tidak setuju dengan calon wakil tentu kembali ke mereka.

Sikap PDI pada ragapim tersebut abstain artinya tak menyatakan sikap apa-apa. Begitupula Demokrat tak hadir. PDIP meminta agar sidang paripurna OPD dipisah dengan Tatib, dengan alasan dari Fraksi PDIP, jelasnya, karena perlu menunggu PP. Menurut Politisi Gerindra ini, terkait alasan PDIP tentunya perlu dilihat lagi sebab bagaimana pun UU lebih tinggi daripada PP, sehingga tak masalah acuannya UU tanpa menunggu PP.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lobar, H. L. Muhammad Ismail menyatakan PDIP tetap menolak pelaksanaan paripurna tatib. PDIP ingin agar pengesahan OPD dan Tatib dipisah, sehingga ada jeda waktu pengesahan dua raperda ini. “Keinginan dari PDIP dipisah saja paripurna OPD dengan Tatib. Kalau sidang OPD kapan pun kami siap, kalau Tatib kan waktu untuk konsultasi ke pimpinan parpol terkait PP,” jelasnya.

PP sebagai tindaklanjut UU Nomor 10 ini, jelasnya, sangat penting, karena menjadi acuan raperda. Jika tak mengacu PP, khawatirnya ketika turun PP ini lalu bertentangan maka justru akan timbul masalah baru di kemudian hari. Sebab bisa saja posisi wabup digugat, karena prosedurnya cacat. Karena itulah posisi PDIP ingin agar prosesnya sesuai dengan ketentuan, mengantisipasi adanya persoalan ini supaya dewan tidak kerja dua-tiga kali, lantaran bermasalah. “Kalau bermasalah nantikan bahaya,” jelasnya. (her)