PDAM Dompu Sulit Datangkan Bahan Baku Pengolahan Air

Agus Supandi. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, berpotensi mengelola pendapatan Rp400 juta/bulan dari pembayaran iuran pemakaian air bersih oleh ribuan pelanggannya di Kecamatan Woja dan Dompu. Namun demikian, realisasinya masih sangat jauh dari harapan, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Akibatnya, mereka kesulitan untuk mendatangan bahan baku pengolahan air, bahkan dalam lima bulan terakhir gaji pegawai ditunggak. Hal tersebut diungkapkan Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., ketika ditemui Suara NTB, Senin, 2 November 2020.

Ia menyampaikan, dari ribuan pelanggan air bersih yang dilayani, hanya sekitar 20 persen yang sadar membayar iuran bulanan. Sisanya menunggak dengan berbagai alasan, seperti misalnya menunggu pencairan bantuan anggaran dari pusat, menolak karena air keruh dan berbagai persoalan lain. “Ini kita alami sudah lima bulan. Ada sih yang bayar tapi ndak cukup untuk beli bahan kimia dan kewajiban lain,” terangnya.

Iklan

Dari sekitar 20 persen pelanggan yang masih sadar membayar, itupun termasuk diantaranya para penunggak iuran selama beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini, lanjut Agus Supandi, selain membuatnya sulit mendatangkan bahan baku kimia untuk pengolahan air, juga memastikan tidak akan teratasinya masalah kekeruhan air yang sudah diluar ambang batas akibat musim hujan. “Tidak dibayar kita tidak bisa beli bahan kimia, jadi tetap akan keruh. Apalagi sekarang tingkat kekeruhannya sudah diluar ambang batas,” jelasnya.

Menyikapi situasi tersebut, pihaknya sudah mengerahkan semua pegawai untuk melakukan penagihan ke semua pelanggan di dua kecamatan. Termasuk melayangkan surat ke DPRD dan Bupati untuk mencarikan solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi.

Disinggung potensi pendapatan bulanan, ia menyebutkan, dari total pelanggan sebetulnya ada Rp400 juta/bulan yang bisa dikelola, baik untuk pembelian bahan kimia, gaji pegawai dan perawatan sarana prasarana penunjang. Tetapi karena rendahnya kesadaran masyakarat, PDAM hanya bisa menerima setoran sekitar Rp100 juta/bulan. “Sekarang belum ada jawaban dari Bupati dan DPRD. Karena kita tidak dianggarkan di pemda, gaji-gaji semua dari sini, makanya lebih menjanjikan teman-teman honor di dinas lain sebab ada yang diharapkan tiap bulannya. Kita di PDAM kalau ndak ada yang bayar siapa yang mau gaji,” pungkasnya. (jun)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional