PDAM Diminta Gratiskan Beban Air

Ilustrasi Air Bersih (suarantb.com/pexels)

Tanjung (Suara NTB) – Sebagai perusahaan milik masyarakat, PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta peka terhadap situasi sosial dan ekonomi masyarakat. Di mana pada situasi Covid saat ini, PDAM seharusnya menelurkan kebijakan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat dampak isolasi mandiri yang dilakukan masyarakat.

Pendapat itu disampaikan Bupati pertama Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., dalam jumpa pers di kediamannya, Kamis, 16 April 2020.

Iklan

Djohan mengatakan, pemerintah daerah memiliki kendali penuh terhadap keberadaan PDAM. Oleh karenanya, ia mendorong adanya kebijakan ekonomi pada tarif air PDAM yang berpihak pada masyarakat.

“Listrik sudah diringankan. Harapan kita, Pemda dengan Perusda PDAM selayaknya memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan rumah tangga. Kalau saya, idealnya digratiskan,” ungkap Djohan.

Menurut Djohan, dengan sebaran rumah tangga pelanggan rumah tangga yang masih minim, APBD dirasa mampu untuk menalangi beban tarif air. Bahkan tidak satu bulan, masyarakat dapat diringankan sampai 3 bulan.

Djohan menyebut, alokasi APBD KLU 2020 sebesar Rp 1 triliun lebih berpeluang mengintervensi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Apalagi pemerintah pusat sudah memberi kelonggaran untuk mengalihkan anggaran.

Terpisah, Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., mengakui pihaknya belum dapat mengambil kebijakan dalam menggratiskan tarif air bersih. Kebijakan itu keluar setelah ada instruksi dari pemegang saham yakni bupati. “Untuk keringanan bayar, belum ada arah ke sana. Sejauh ini, pembayaran masih normal,” imbuhnya.

Keringanan awal yang bisa diberikan PDAM adalah tidak memaksakan penagihan kepada warga. PDAM bahkan memberi toleransi apabila ada warga yang kesulitan membayar tagihan untuk 2-3 bulan. Toleransinya dalam bentuk tidak mencabut water meter bagi penunggak. (ari)

Advertisement