Pastikan SK Mutasi ILegal, Kepsek Didorong Selesaikan Secara Hukum

Bima (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Bima mendorong Kepala Sekolah (Kepsek) yang menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, tentang mutasi dan rotasi belum lama ini, agar diselesaikan secara hukum. Untuk memastikan ilegal atau tidak sahnya SK itu.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Natsir kepada Suara NTB, Jum’at, 7 Oktober 2016 mengaku, jika ada pihak yang merasa tidakpuas terhadap SK itu karena menilai melanggar aturan atau tidak taat azas, agar melaporkanpada lembaga hukum yang tersedia. Salahsatunya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), biar SK itu diujisehingga mendapatkan kepastian hukum.

Iklan

“Di PTUN, SK Bupati ini akan diuji, apakah sesuai dengan mekanisme dan aturan atau ada unsur yang lain. Semuanya akan diketahui pada saat putusan hakim nanti,” katanya.

Dia berpendapat, langkah tersebut sangat jauh lebih bijak dan elegan. Daripada membuat kegaduhan, yang membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah terganggu. Dewan tetap mendorong hal itu, dalam rangka memastikan keabsahan dari sebuah SK ini.

“Kami tetap menghormati dan mendorong langkah yang ditempuh oleh Kepsek agar semuanya jelas,” ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini, SK yang dikeluarkan oleh Bupati tersebut, telah sesuai dengan aturan, sah dan legal. Sebab mutasi dan rotasi merupakan hak preogratif Bupati berdasarkan pertimbangan dan aturan yang ada.

“Sudah tepat dan tidak melanggar. Namun jika berbeda sillahkan tempuh jalur hukum Karena mungkin saja ada aturan tertinggi dari proses ini,” aku Natsir.

Duta PAN INI berpendapat, Kepsek adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat tugas tambahan. Sebagai ASN konsekuensinya siap ditempatkan dimana dan kapan saja, apabila ada putusan peralihan tugas oleh Bupati.

“ASN harus tunduk dan patuh pada aturan atau kebijakan pemimpinnya, karena mereka star awal yakni disumpah siap melayani masyarakat,” terangnya.

Akan tetapi, Ia enggan berbicara jauh, sebab setiap warga negara memiliki hak dan diperlakukan yang sama dimata hukum. Misalnya dalam putusan hukum nantinya, pengangkatan atau pemberhentian Kepsek kewenangan Gubernur, jabatan tersebut tentu akan dikembalikan. Tapi selama SK itu belum diuji, pihaknya menjamin apa yang dilakukan Bupati sudah legal dan sah.

“Untuk mengetahui sah dan tidaknya sebuah keputusan, tentu hasil putusan hukum. Jika terus diperdebatkan tidak akan selesai-selesai,” terangnya.

Terpisah Drs. Hamka M.Pd, salahseorang guru yang diberhentikan menjadi Kepsek, bersikukuh agar membawa hal itu pada PTUN. Sebab eks Kepsek SMKN 9 Bima ini menilai SK pemberhentiannya melanggar aturan dan cacat hukum.

“Berkasnya sudah rampung semua, beberapa hari kedepan saya akan mengadukan ke Ombudsman danmelaporkan ke PTUN Mataram. Sebab berdasarkan Permendagri, pemberhentian dan pengangkatan kepsek kewenangan Gubernur bukan Bupati,” pungaksnya. (uki)