Pastikan Perusahaan Bayar THR, Disnakertrans Lotim Buka Posko Pengaduan

Posko Pengaduan THR yang didirikan Disnakertrans Lotim.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mewajibkan perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah. Untuk memastikan pembayaran THR karyawan itu, Disnakertrans Lotim sudah menyiapkan posko pengaduan baik secara online maupun offline.

Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Lotim, H. Supardi, Rabu, 28 April 2021. Dikatakannya penekanan kewajiban perusahaan untuk membayar THR karyawan tertuang dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04FLV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja dan buruh oleh perusahaan.

Iklan

Untuk  itu, Disnakertrans Lotim telah mempersiapkan diri untuk membuat posko pengaduan bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR bagi pekerja. Pengaduan pembayaran THR ini dapat disampaikan baik secara online dan offline. Untuk offline, posko disiapkan di kantor Disnakertrans Lotim, sedangkan online melalui web maupun akun media sosial resmi milik Disnakertrans Lotim.  “Posko ini dibuat sembari menunggu instruktur turunan dari Gubernur NTB,”terangnya.

Kendati demikian, lanjut Supardi, surat edaran dari Kemenaker tersebut akan dibagikan ke seluruh perusahaan yang ada di Lotim. Hal ini dimaksudkan supaya para pemilik dari perusahaan mengetahui kewajibannya berupa membayar THR para pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada. “Pembayaran THR tentunya dengan tidak mengenyampingkan ketentuan dari surat edaran tersebut,” tegasnya.

Beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam surat edaran Kemenaker berupa besaran THR yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Termasuk batas pembayaran yaitu maksimalnya sampai H-7 Lebaran. Untuk besaran THR yang akan diberikan perusahaan kepada pekerjanya mengacu pada PP Nomor 26 Tahun 2006, yaitu bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih akan diberikan sebesar satu bulan upah.

Adapun bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, akan diberikan sesuai dengan perhitungan dan keprofesionalan. Begitu juga bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian. Apabila perusahan tidak bisa membayarkan THR kepada karyawannya, ketidakmampuan perusahaan itu bisa diadukan ke kantor Disnakertrans.  “Jika ada pengaduan, maka antara karyawan dan perusahaan kita lakukan mediasi sehingga menuai titik terang dan tidak ada pihak yang dirugikan,”paparnya. (yon/rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional