Paslon Disarankan Tidak Gelar Rapat Umum

Ketua KPU, M. Husni Abidin bersama Ketua Bawaslu Hasan Basri, Kapolresta Mataram Guntur Herditrianto dan Dandim 1606 Lobar Gunawan duduk bersama usai memberikan keterangan pers, Rabu, 23 September 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kapolresta Mataram, Kombes Guntur Herditrianto menyarankan empat pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram agar tidak menggelar rapat umum. Masa pandemi Covid-19 dinilai sangat rentan terjadinya kerumuman yang berpotensi terjadinya penularan virus.

“Kami sudah bertemu dengan empat paslon menyarankan kalau bisa meniadakan rapat umum,” kata Kapolres saat menghadiri penetapan pasangan calon di Kantor KPU, Rabu, 23 September 2020. Guntur mengaku sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Bahkan, ia menyebut bahwa penyelenggaraan pemilu sangat unik karena pelaksanaannya di tengah pandemi. Meski di tengah wabah tersebut, tahapan pilkada hingga proses pencoblosan harus berlangsung aman, tentram, sukses dan dapat menekan penyebaran virus Corona. “Pemilu ini tanda kutip yah sangat unik,” ujarnya.

Iklan

Pihaknya telah berkoordinasi dengan empat pasangan calon, partai politik serta tim sukses agar setiap tahapan pilkada berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19. Dari hasil komunikasi bahwa paslon prihatin dan berkomitmen mengimplementasikan atau mempedomani protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan. Kapolres mengingatkan, apabila terjadi penyimpangan akan dikenakan sanksi. “Paslon juga harus memperhatikan keselamatan jiwa masyarakat,” imbuhnya.

Ketua KPU Kota Mataram, M.Husni Abidin mengatakan, tahapan pilkada seperti rapat terbatas dan rapat umum diperbolehkan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Tetapi peraturan itu bisa diadendum berdasarkan kesepakatan bersama oleh pasangan calon. “Karena aturan ini ditujukan bagi paslon dan tim penghubung. Maka paslon dan tim yang membuat perubahan kesepakatan. Artinya, bisa diadakan dan bisa ditiadakan,” kata Husni.

KPU mengharapkan di masa pandemi Covid-19 jangan ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Justru di tengah keterbatasan saat ini, paslon disarankan berkreasi dan mencari cara kampanye yang lebih efektif di masa pandemi. Penyebaran alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye diperbanyak serta memanfaatkan media sosial. “Bila perlu calon itu video call dengan masyarakat dari rumahnya. Itu tidak masalah. Kreatif itu yang kita harapkan dari paslon untuk menghindari tatap muka,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Hasan Basri menambahkan, meniadakan rapat umum tergantung dari kebijakan pasangan calon. Berdasarkan PKPU bahwa rapat umum adalah hak bagi paslon. Hak ini bisa digunakan atau tidak, tetapi penyelenggara pemilu tidak boleh melarang itu. “Ini soal hak. Bisa digunakan bisa juga tidak,” kata Hasan.

Apabila nantinya paslon melanggar aturan kampanye terbuka atau rapat umum, Bawaslu akan melihat dari sisi prosedur dan substansi. Sanksinya bisa saja dengan merekomendasikan pembubaran jika terjadi kerumunan massa lebih dari 100 orang. Selain itu, sanksi pidana apabila paslon terbukti melakukan politik SARA, politik uang dan lainnya. (cem)