Pascavonis Kasus BPR, Hakim Perintahkan Jaksa Bidik Pelaku Lain

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tersangka kasus merger PT. Bank BPR NTB berpotensi berkembang. Ini setelah hakim Pengadilan Tipikor Mataram, memerintahkan jaksa mengusut peran pelaku lain setelah vonis  dua tahun dan enam bulan penjara dijatuhkan kepada dua terdakwa yakni Ihwan dan Mutawalli, Jumat, 12 Oktober 2018.

Dalam amar putusannya, hakim mengembalikan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diteruskan ke penyidik untuk ditindaklanjuti. ‘’Berkas dikembalikan ke JPU dan penyidik agar kasus ini dikembangkan,’’ kata Juru Bicara Pengadilan Tipikor Mataram, Fathurrauzi, SH akhir pekan kemarin, mengulas isi putusan kepada dua terdakwa.

Iklan

Dua terdakwa yang menjabat ketua dan wakil ketua tim konsolidasi merger PT. Bank BPR NTB ini divonis dua tahun dan enam bulan  penjara, denda Rp50 juta subsider satu bulan penjara. Namun hakim tidak membebankan kerugian negara kepada kedua terdakwa.

Hakim melihat ada peran orang lain yang belum ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejati NTB yang menangani kasus ini. Ketua tim pengarah konsolidasi yang dijabat Kepala Biro Perekonomian, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba disebut bertanggungjawab dan harus menanggung kerugian negara sebesar Rp667 juta. Di mana, dana konsolidasi itu dikeluarkan  diduga untuk lobi oknum anggota DPRD NTB untuk memuluskan Perda merger PD. BPR se NTB menjadi PT. Bank BPR NTB.

‘’Dalam amar putusan, yang Rp667 juta itu dibebankan kepada Manggaukang Raba,’’ kata Ozi – sapaan Juru Bicara Pengadilan Tipikor Mataram ini.

Sebab ada peran orang lain ini, sehingga majelis meminta jaksa mengembangkan kasus tersebut, tidak hanya pada Ihwan dan Mutawalli.   Ini tergambar dalam amar putusan yang sama antara  kedua terdakwa. Namun sedikit perbedaan hanya soal barang bukti. Terhadap barang bukti untuk Ihwan, dikembalikan ke JPU  untuk perkara Mutawalli. Sementara berkas untuk perkara Mutawalli dikembalikan ke JPU atau penyidik untuk dikembangkan ke pelaku lain.

‘’Dari berkas itu, majelis memerintahkan jaksa untuk mengembangkan ke pihak lain,’’ jelasnya, masih mengutip isi amar putusan.

Berbeda dengan amar putusan dan pertimbangan hakim, JPU dalam rangkaian persidangan kecenderungan membebankan kepada kedua terdakwa.  Dakwaan JPU pada halaman empat alinea keempat, kerugian negara sebagian dibebankan kepada Manggaukang Raba, dari total kerugian Rp 1,06 miliar.

Sebagaimana dijelaskan Ketua Tim JPU Budi Tridadi, SH, dari total kerugian negara itu jadi tanggungan bersama Ihwan, Mutawalli dan Manggaukang Raba. ‘’Rinciannya, yang harus ditanggung terdakwa adalah Rp777 juta. Sedangkan kepada Manggaukang Raba dibebankan Rp299 juta. Ini sesuai dengan hasil audit BPKP,’’ kata Budi Tridadi.

Bagaimana soal berkas Mutawalli yang dikembalikan untuk ditindaklanjuti?  Untuk menindaklanjuti itu, perlu koordinasi dengan Pidsus. Urusan JPU, kata dia, mempertimbangkan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi atau menerima putusan tersebut.  ‘’Karena ada perbedaan. Soal berkas ditindaklanjuti ke pihak lain, nanti koordinasi kami dengan Pidsus,’’ jelasnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH belum bisa berkomentar. Namun terkait tindaklanjut ke pelaku lain sesuai instruksi hakim, akan dibahas secara internal dan akan segera dijelaskan pihaknya.  (ars)