Pascakasus Striptis, APH Minta Jangan Hanya Tindak Usaha di Senggigi

Suhermanto (kiri), Hj. Lale Prayatni (kanan). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Lombok Barat menyayangkan pernyataan segelintir pihak yang dinilai terlalu membesar-besarkan kasus penari striptis. Padahal, diketahui bersama bahwa kasus ini tengah dalam proses penanganan pihak kepolisian.

Hal itu ditegaskan Ketua APH Senggigi, Suhermanto kepada wartawan ditemui di wilayah Mataram, Minggu, 16 Februari 2020. Ia menegaskan para pengelola tempat hiburan Senggigi tidak pernah melegalkan penari telanjang atau naked dance.

Iklan

Menurutnya, APH sangat mengecam keras kasus ini. Ia yakin pemilik maupun manajemen Metzo tidak melakukan apalagi menyelenggarakan tarian tersebut. Biarkan dulu, kata dia, proses penyidikan oleh pihak Polda berjalan dengan baik.

“Mari kita hargai dan kita juga akan kawal proses tersebut dengan baik. Ada kemungkinan yang diduga pelaku sebenarnya mereka menjadi korbannya bagi sekelompok orang yang memiliki penyimpangan seksual. Kita juga berharap untuk mengusut hingga tuntas siapa pemesannya. Jika pemesannya tidak diproses bisa jadi akan ada korban-korban lain,” tegas dia.

Menurut dia, kasus ini sama seperti pedofil. Dengan kasus ini pihak pengusaha hiburan akan lebih waspada kedepannya.

Ia menyayangkan, di tengah proses hukum ini justru segelintir pihak membesar-besarkan. Seharusnya sejumlah pihak terkait tidak ikutan intervensi atau paling tidak memberikan solusi.

“Sebaiknya mereka tidak perlu intervensi, karena dalam pernyataannya, pak gubernur itu sangat arif sebagai pemimpin. Kasus ini tengah proses hukum, jadi biarkan saja dulu proses berjalan. Kami minta pernyataan masalah ini disetop berpernyataan, karena yang diributkan ini aib bukan nama baik daerah. Bukannya fokus bagaimana persiapan MotoGP 2021,” tegas dia.

Langkah selanjutnya, dalam waktu pihaknya akan bersurat ke Gubernur untuk meminta waktu silaturahmi. Selain itu ia juga berencana bersurat ke DPRD. Menurutnya, berbagai pernyataan tersebut seolah mempersekusi dan mengorbankan Lobar. Seolah-olah, pemerintahnya tidak berkompeten mengurus Lobar.

Menurutnya, hal ini justru membuang energi yang berimbas terhadap daerah karena mengumbar aib sendiri yang seharusnya ditutupi (lokalisir). “Tapi ini malah orang luar tahu, berarti mereka suka keburukan kalau itu dibesar-besarkan, apa maksud mereka?, Apa maksud ini,” tegas dia.

Ia selaku pengusaha menilai pihaknya telah cukup memberikan andil dalam perekonomian. “Kami pengusaha yang turut andil besar menggerakkan ekonomi daerah. Jangan dipandang sebalah mata dan diremehkan. Semestinya yang di provinsi membantu bukannya jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ia juga menekankan pada kafe di luar Senggigi yang jumlahnya ratusan segera dipantau dan ditindak. Hiburan malam di Senggigi punya asosiasi dengan jumlah anggota 17 pengusaha yang berizin. Yang 17 ini pun tidak murni karaoke. Namun ada yang diskotik, diskotik dan pub, pub dan restoran, karaoke dan restoran.

Sementara, di luar Senggigi, banyak hiburan ilegal. Justru ia mempertanyakan, kenapa justru Senggigi yang diobok-obok. “Sedangkan di tempat lain seolah tutup mata,” tegas dia.

Menurutnya, di Senggigi, keberadaan hiburannya terlokalisir. Hal ini berbeda dengan tempat hiburan di kota. Ia bahkan menduga lokasi hiburan di kota tak terdata. Sedangkan di Senggigi, dipantau bea cukai. Sementara di kota, seolah terkesan dibiarkan.

“Siapa yang backup itu,” tegasnya mempertanyakan. Ia pun menuntut, kalau Senggigi ditindak, di kota pun harus diperlakukan sama.

Lebih jauh dikatakan, yang seharusnya dilakukan sekarang pihak Pemprov dan DPRD harus betul-betul tajam mempersiapkan daerah-daerah pendukung penyelenggaraan MotoGP tersebut. Gili-gili yang ada dipercantik, kawasan Senaru dibenahi.

Begitu pula di Lotim ada Gili Kondo dan kawasan pantai surga dipercantik karena di sana sudah ada investasi. Termasuk kawasan Sekotong Lobar, banyak Gili yang butuh pembenahan. Penanganan kawasan ini harus diprotektif oleh provinsi lalu diterjemahkan oleh daerah masing-masing.

“Sebab kalau dibiarkan sendiri, berdiri sendiri KEK dan MotoGP ini maka akan berantakan Even internasional, kalau sekali even ini gagal tidak akan pernah lagi datang ke NTB,” tegas pengurus IMI NTB ini.

Pihaknya juga menyambut baik ketua PHRI saat ini, karena akan diajak berkolaborasi dengan travel agen, peramu wisata dan APH untuk membangun Senggigi dan pariwisata Lombok-NTB, dimana targetnya tahun 2021 sebagai tuan rumah MotoGP. Dimana pihak Ketua PHRI akan mendatangkan ratusan investor ke NTB. Menurutnya, Kalau para pihak terkotak-kotak, maka daerah tidak akan pernah maju.

Sementara itu, pihak Pemkab Lobar melalui Asisten II Setda Lobar, Hj. Lale Prayatni menegaskan pihaknya segera melakukan upaya pendekatan kepada para pengusaha hiburan serta pihak terkait. Langkah ini untuk mencegah bola liar kasus penari striptis. Langkah Pemda, salah satunya segera mengundang para pengusaha.

“Langkah Pemda segera mengundang para pengusaha hiburan”tegas dia. PLT Kasatpol PP Agus Sudiarto menegaskan, pihak satpol PP siap untuk menindaklanjuti instruksi Bupati untuk membentuk tim investigasi.

“Intinya kami siap tindaklanjuti,” tegas dia. Sejauh ini belum ada koordinasi dengan OPD terkait untuk langkah tindaklanjut, sebab kemungkinan masih menunggu proses hukum di kepolisian. (her)