Pascagempa, Momentum Membenahi Perencanaan

ilustrasi

Mataram (Suara NTB) – Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT., mengapresiasi Kabupaten Sumbawa yang bisa menyelesaikan pembentukan 15 Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di Sumbawa memang sudah ada 70 SK Pokmas dan kini dibutuhkan pembentukan 55 Pokmas lagi.

Rum mengingatkan agar masyarakat jangan dipersulit dalam pembentukan Pokmas. Ia mencontohkan salah satu yang bisa diterapkan membentuk Pokmas berdasarkan masyarakat yang sudah memiliki rekening.

Iklan

‘’Jadi yang di lapangan itu dibuat Pokmas, yang tidak ada rekening, didampingi. Dikelompokkan yang punya rekening. Bentuk dulu Pokmasnya, nanti mereka merembuk metodenya,” katanya.

Pengelompokan sesuai kerusakan atau pengelompokan berdasarkan sesama masyarakat yang sudah menerima bantuan. ‘’Pokmas dibentuk dulu, jangan berangkat dari apa keinginan, saya yakin Senin selesai untuk Sumbawa (pencairan bantuan). Asalkan bentuk Pokmas segera dengan pengelompokkan tadi,’’ katanya.

Selain itu, Rum menyarankan jangan menunggu uang datang dan segeralah membuat rekening atas nama warga yang sudah terverifikasi. Pihaknya sudah mendapat data warga yang sudah terverifikasi rumahnya sebanyak 7.353 KK, sementara yang sudah menerima sebanyak 1.076 KK.

‘’Oleh karena itu kita paralel, tidak apa-apa warga membuka rekening dulu, karena pencairan lebih cepat ketimbang pembuatan rekening,’’katanya.

Terkait Huntara, Rum mengapresiasi Kabupaten Sumbawa yang membuat alokasi khusus untuk Huntara dengan anggaran Rp8,25 miliar dengan 1.500 Huntara. Angka itu menurutnya sudah cukup, karena data di pihaknya menunjukkan bangunan yang mengalami rusak berat hanya 1.163 unit.

Benahi Perencanaan

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa tak berhenti soal perbaikan fisik. Namun lebih holistik lagi merupakan momentum pembenahan tata rencana pembangunan. Tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir.H. Ridwan Syah,MTP menyebutkan, kebutuhan total rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tujuh kabupaten/kota terdampak gempa bumi mencapai Rp12 triliun.

‘’Ini menjadi momentum kita membenahi semua aspek perencanaan. Mulai rencana tata ruangnya, konsep mitigasi bencananya. Mumpung ini ada momentumnya,’’ujarnya dalam Diskusi Terbatas Suara NTB  dengan tema ‘’Strategi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa’’ yang digelar Harian Suara NTB bekerjasama dengan Diskominfotik Pemkab Sumbawa, Sabtu (20/10) di Kantor Harian Suara NTB.

Aparat pemerintahan memutar otak dalam mengelola anggaran, baik APBD maupun kucuran tambahan dari APBN. Ketersediaan anggaran itu pun perlu dikelola dengan proporsional.

Seperti halnya Pemkab Sumbawa, kata Ridwan, yang memerlukan anggaran rehabilitasi rekonstruksi pascagempa yang mencapai Rp551 miliar.

‘’Program apa yang bisa dilakukan bersama. Bukan hanya soal infrastruktur tapi lebih penting lagi pemulihan ekonomi untuk target jangka menengah, dan target jangka panjangnya di pemulihan sosial,’’ terangnya.

Selama masa transisi ini, Pemkab Sumbawa punya tugas membuat sekitar 2.000 unit Hunian Sementara (Huntara). Ridwan mengatakan, kebutuhan perumahan menyerap proyeksi anggaran paling besar, kemudian disusul infrastruksi sosial, ekonomi produksi dan lintas sektor.

Kucuran anggaran dari pusat melalui BNPB mencapai Rp7 triliun. Rencana aksi di sisa tahun 2018 sampai tahun 2019, menurut dia cukup berat tantangan pelaksanaannya.

Dia mengapresiasi upaya Pemkab Sumbawa. “Yang ditanggung kabupaten hanya Rp17 miliar ini paling besar di pendidikan. Sementara Rp200 miliar hasil nego dengan Kementerian. Sumbawa ini luar biasa,” ucap Ridwan.

Ridwan mencetuskan, hubungan baik dengan pemerintah pusat perlu disambut dengan afirmasi kebijakan khusus. Sebab daerah tidak bisa hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).

Demikian pula, sambung dia, kolaborasi dengan DPRD Kabupaten Sumbawa. Menghasilkan gelontoran dana penanganan pascabencana sebesar Rp25 miliar yang diambil dari dana aspirasi dewan.

‘’Di Dapil masing-masing yang kena bencana saya kira teman-teman di DPRD ada aspirasinya yang berkesesuaian. Sekitar 30 persen kebutuhan pascabencana bisa ditangani,’’ ujarnya.

Rumah Padat Penduduk

Kepala Dinas Permukiman Provinsi NTB, Ir.I Gusti Bagus Sugiharta, MT mengusulkan rekonsolidasi perkampungan padat penduduk yang terdampak gempa. Rekonsolidasi memungkinan pencegahan dalam konsep mitigasi bencana.

‘’Rekonsilidasi ini tidak bisa waktu singkat. Panjang, karena bagaimana meyakinkan masyarakat ke kondisi yang diharapkan,’’ ucapnya.

Perencanaan rekonsolidasi itu, sambung dia, juga mempertimbangkan dengan lokasi Huntara yang kini ditempati korban gempa. Dia mengaku sudah mendapatkan data final verifikasi. Namun, masih bisa direvisi apabila ditemukan ada data yang tidak sesuai. Hal itu berkenaan dengan kerja tim rekompak nantinya.

‘’Kabupaten sudah uji publik. Cuma memang pendampingan dari tim rekompak ini sangat lambat. Tim pendamping masyarakat ini setidaknya membentuk lebih awal  kelompok masyarakat. Jadi begitu pendamping datang bisa langsung jalan,” ucapnya.

Fokus untuk Huntara

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Drs.H. Supran menambahkan, ketersediaan dana penanganan pascagempa yang sudah diterima Rp84 miliar yang berasal dari bantuan Pemda lain.

Dia mengatakan, anggaran itu dikelola dalam bentuk program di Dinas PU, Pariwisata, Tanaman Pangan, Perdagangan dan Perindustrian, BPBD, Dikes, Disos, Biro Kesra, dan Dikbud. Program dalam kaitannya dengan penanganan pascabencana.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, mengingatkan BPKAD untuk segera memanfaatkan dana bantuan dimaksud. Termasuk sesuai kesepakatan dalam rapat sebelumnya, bahwa dana dimanfaatkan untuk mendirikan Huntara.

“Jangan sampai bantuan orang lama mengendap. Kita butuh geliat ekonomi ini bergerak,” ucapnya. Gubernur mencetuskan bangunan Huntara yang konsepnya dapat digunakan berlanjut oleh warga. Huntara itu dibangun sebagai cikal bakal hunian tetap.

‘’Program jangan terlalu banyak tapi malah tidak terasa dampaknya. Mending fokus untuk satu program, Huntara. Jadi kelihatan hasilnya. Semua Huntara ini jadi sebelum musim hujan,’’ pesannya.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi NTB, Arifuddin menyebut pihaknya di sisa tahun 2018 ini menganggarkan sebesar Rp14 miliar, yang dibagi untuk tiga peruntukan kebutuhan penanganan pascabencana.

“Rehab gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan ringan, kedua jaringan pipa air bersih Lombok Sumbawa. Ketiga penyulingan air atau water treatment disediakan sekitar Rp1 miliar.

Rekonstruksi Modal Sosial

Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH., menyampaikan adanya persoalan besar ke depan saat masa rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana dari sisi sosial. Ia menyebutkan, hingga kini belum ada satu pun pihak yang membicarakan cara merekonstruksi modal sosial yang ada di masyarakat.

Menurutnya, ketika berbicara tentang bantuan-bantuan yang masuk ke masyarakat, maka ada sistem sosial yang rusak di masyarakat. Itu harus  segera disiapkan juga rancangan programnya mulai dari sekarang, yaitu membangun kembali modal sosial di masyarakat.

“Bagaimana kekerabatan, kohesifitas mereka tetap terjaga, dan Sumbawa itu dengan kearifan lokal, harus membuat sebuah program di dinas sosial yang disebut  dengan program keserasian sosial. Kalau itu tidak dibangun, sehebat apapun kita membangun fisik ini, mereka akan terlunta-lunta nanti,’’ jelas Ahsanul.

Selain itu, ke depan akan menghadapi masa sulit, di mana kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak gempa akan menurun. Pihaknya sudah mengusulkan di Kementerian Sosial untuk menambah alokasi PKH. Pihaknya sudah meminta pendamping PKH untuk melakukan pendataan di lokasi-lokasi gempa, yang disebut PKH adaptif.

Terkait dengan Jaminan Hidup (Jadup), menurut Ahsanul, awalnya Menteri menjanjikan tiga bulan. Setelah rapat terbatas, ia mengomunikasikan agar Jadup cukup dua bulan saja untuk kategori rusak berat. Namun dengan syarat untuk kategori rusak sedang dan ringan diberikan sama-sama satu bulan.

“Dan itu disetujui oleh Kemensos. Dananya untuk 2018, kita diminta masukan data sampai  bulan November, akhir November itu bisa direalisaikan bagi data yang sudah masuk, sisanya nanti,” katanya.

Ia juga mengatakan, persoalan yang dihadapi bersama saat bencana dan pascabencana yaitu belum memiliki sistem informasi dan data yang baik. Selain itu, tidak punya anggaran yang cukup sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana. Persoalan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Ahsanul juga menyampaikan pihaknya sudah bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk kerja sama dengan lembaga luar negeri. Namun belum diizinkan. (ron/why)