Pascaaksi Mahasiswa di Mataram, 26 Orang Berstatus Saksi Dipulangkan

0
Polisi dan mahasiswa saat demonstrasi di gedung DPRD NTB, Senin, 30 September 2019. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Mahasiswa dan warga yang diamankan saat aksi tolak RKUHP jilid II di Mataram akhirnya dipulangkan. Mereka awalnya diduga menyerang petugas saat demo yang berakhir ricuh tersebut. Mereka masih berstatus saksi.

“Peran yang 26 orang harus diurai lebih dulu. Karena sudah lebih 1×24 jam maka mereka kita pulangkan,” kata Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji dikonfirmasi Selasa, 1 Oktober 2019 sore kemarin.

IKLAN

Mereka yang kini sudah berkumpul dengan keluarga dan temannya itu antara lain 24 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram. Dua orang lainnya, warga sipil.

“Satu orang yang dari warga ini pakai almamater. Kita masih dalami apakah dari terafiliasi dengan kelompok tertentu atau tidak. Apakah disuruh atau kesadaran sendiri ikut aksi,” terangnya.

Kristiaji mengatakan awalnya 26 orang itu diamankan karena dugaan pelanggaran pasal 212 KUHP yang mengatur pidana kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah. “Ini kan pasal ini ancaman hukumannya satu tahun empat bulan. Untuk sementara mereka ini berstatus saksi. Prosesnya kita masih lanjut,” ujarnya.

Pihaknya melalui Subdit III Jatanras masih terus mendalami kasus itu. Antara lain dengan menelusuri bukti-bukti foto dan video terkait pelemparan batu ke arah aparat kepolisian. Kronologisnya, kata Kristiaji, massa aksi sudah membubarkan diri untuk jeda salat Magrib pada pukul 18.30 Wita pada Senin (30/9) lalu.

Namun, masih ada sekitar 200-an massa yang masih berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana, Mataram. Massa kemudian mulai melempari aparat yang berjaga dengan batu. Aksi itu dibubarkan selain karena sudah melewati batas waktu menurut UU RI No9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

“Massa waktu itu mau menduduki gedung DPRD (NTB) yang mana itu adalah obyek vital yang harus dijaga. Untuk itu dibubarkan,” sebutnya. Pada saat pembubaran itu petugas di lapangan mengidentifikasi sejumlah massa aksi yang diduga melempar batu. Mereka kemudian diamankan dan diklarifikasi di Polda NTB. Sampai akhirnya dibebaskan lagi Selasa, 1 Oktober 2019 sore kemarin.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol H Purnama mengimbau agar aksi unjuk rasa mematuhi azas yang diatur dalam Undang-undang. antara lain azas keseimbangan antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. “Sehingga tidak hanya unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat tetapi juga turut menjaga masyarakat yang menggunakan fasilitas umum,” terangnya.

kemudian azas musyawarah mufakat dengan mengedepankan langkah dialog. Maksudnya tidak ada pihak yang memaksakan kehendak apalagi yang melenceng dari tujuan pelaksanaan aksi. “Misalnya seperti yang kemarin yang ingin menduduki kantor DPRD dengan merusak pagar atau melompati pagar,” kata Purnama.

Dia menyebutkan, azas proporsional dengan unjuk rasa yang sesuai dengan aturan seperti tidak melebihi batas waktu yang diatur undang-undang. (why)