Pasca Pembubaran LPJK Daerah, Jasa Konstruksi Kesulitan Urus SBU

H. Bambang Muntoyo. (Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) – Masyarakat jasa konstruksi merasa kesulitan mengurus perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU), pascadibubarkannya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di daerah, dan diambil alih tupoksinya oleh LPJKN. Seperti diketahui, LPJK Provinsi NTB resmi dibubarkan Rabu, 23 Desember 2020 lalu, setelah terbitnya Keputusan Menteri PUPR No. 1792/KPTS/M/2020 pada  21 Desember 2020 tentang Tentang Pengurus LPJK Periode 2021-2024.

Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi NTB, H. Bambang Muntoyo, mata rantai pengurusan SBU menjadi lebih panjang. Biasanya, prosesnya dari badan usaha, asosiasi profesi lalu ke LPJK. Setelah LPJK di daerah dibubarkan, rantai pengurusannya menjadi, badan usaha ke asosiasi profesi di daerah, lalu ke asosiasi profesi di pusat, barulah ke LPJKN. Akibatnya, penguurusan SBU menjadi berbulan-bulan, dan belum diterbitkan LPJKN.

Iklan

“Dulu di LPJK NTB empat hari sudah keluar SBU. Sekarang malah sudah empat bulan, belum terbit SBU,” ujarnya HBM, panggilan akrabnya, ditemui di Golong, Narmada Lombok Barat, Rabu, 1 September 2021. Lembaga sertifikasi badan usaha di tingkat nasional menurutnya belum siap. Lalu kenapa harus menutup LPJK di daerah. diperkirakan sampai akhir tahun ini (Desember 2021) ini ada kesiapan untuk menerbitkan SBU.

Untungnya, ada kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang (tender), diperbolehkan menggunaan SBU yang masih ada. “Kalaupun SBU mati, diperbolehkan. Ini salah satunya yang meringankan. SKT, SKA maupun SBU yang sudah mati, tetap bisa digunakan jadi syarat ikut tender. Tapi tahun 2022 sudah tidak boleh lagi,” jelas HBM.

Gapeksindo NTB sendiri mengharapkan, pemerintah mengembalikan lagi kebijakan-kebijakan terkait sertifikasi profesi maupun sertifikasi badan usaha dikembalikan lagi ke daerah. kemudian kebijakan lain jasa konstruksi yang disorot Gapeksindo NTB tentang  pelaksanaan tender, dengan nilai Rp0-Rp2,5 miliar dilaksanakan oleh kontraktor kecil.

Saat ini, nilai tender Rp0-Rp15 miliar dikerjakan oleh kontraktor kecil. Dan dilaksanakan terbuka. Kebijakan ini mematikan kontraktor-kontraktor kecil di daerah. kontraktor kecil yang ada di daerah, beradu dengan kontraktor kecil di kota-kota besar yang notabenenya memiliki modal dan kelengkapan alat-alat. “Kesulitan lain adalah kontraktor golongan menengah di daerah. karena nilai tender Rp15 miliar di daerah untuk golongan kecil itu jarang. Akibatnya, rata – rata kontraktor menengah di daerah mau turun kelas lagi ke kecil. Tapi kalau turun kelas, peraturan berubah lagi, dilema kontraktor,” demikian HBM. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional