Partisipasi Masyarakat di Sekolah Tak Mesti Dikategorikan Pungli

Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Salah satunya dengan kran artisipasi masyarakat atau wali murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya saja, partisipasi dari wali murid tersebut kerap dianggap sebagai pungutan liar (pungli).

“Masyarakat saat ini ingin pendidikan yang berkualitas terhadap anaknya. Sementara komite bersama pihak sekolah bergerak untuk meminta partisipasi masyarakat justru dianggap pungli,” terang Sekretaris Dinas Dikbud Lotim, Jujuk Ferdianto, S.Pd, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat, 8 Desember 2017.

Iklan

Terkait dengan hal itupun, ia juga meminta supaya pihak sekolah mengedepankan transparansi dengan semua anggaran yang dikelola oleh pihak sekolah. Seperti Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dalam impelementasi anggaran di Dana Operasional Sekolah (BOS) harus dilaporkan secara terbuka dan baik. Adanya transparansi ini dapat diketahui letak kekurangan dari anggaran yang ada, baik untuk kebutuhan fisik maupun lainnya.

Selain itu, maka masyarakat akan mengetahui segala kekurangan yang ada, untuk melihat itupun perlu adanya komunikasi dengan pihak komite sekolah.

Pihaknya sangat menyayangkan terkait adanya sejumlah aturan yang mengatasnamakan pungli. Misalnya ketika dilakukan penyeragaman pungutan oleh komite sekolah terhadap wali murid sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Jadi tidak mesti partisipasi wali murid itu masuk dalam kategori pungli,” tegasnya lagi.

Jika melihat kondisi saat ini, keberadaan anggaran BOS yang dimanfaatkan dalam RKAS tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Saber Pungli maupun pihak terkait lainnya secara intens dilakukan. Karena pungutan yang dilkukan komite sekolah terhadap wali murid terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan atas persetujuan bersama. (yon)