Parpol Pengusung Saifurrahman-Chika akan Gugat Keputusan KPU Dompu

Muhammad Akri.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pasangan Saifurrahman-Chika (SUKA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Dompu tahun 2020. Keputusan KPU tersebut memantik reaksi dari partai politik pengusung yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.

“Kami akan menggugat Keputusan KPU tersebut ke Bawaslu, bila perlu sampai ke Mahkamah Agung,” ucap Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri kepada Suara NTB, Rabu, 23 September 2020 yang mewakili parpol pengusung. Sebagai parpol pengusung, tentu pihaknya merasakan dirugikan dengan keputusan KPU tersebut. Menurutnya, alasan KPU tidak terlalu kuat untuk menyatakan Saifurrahman-Chika TMS. Akri menuding KPU melakukan penafsiran sepihak terkait dengan masa lima tahun bebas dari pidana korupsi.

Iklan

“Ini kan soal penafsiran saja, dan itu masih debatable, nanti kita buktikan di persidangan, dan kami yakin bahwa Saifurrahman itu memenuhi syarat karena sudah lima tahun bebas,” tegasnya. Oleh karena itu, pihaknya masih optimis bahwa pasangan Saifurrahman-Chika akan tetap lolos sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dompu tahun 2020 ini. “Kami tetap yakin, kan masih ada waktu ini, untuk membuktikan itu,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar juga mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pimpinan parpol koalisi dan sepakat untuk menggugat KPU Dompu yang telah mendiskualifikasi pasangan SUKA dari bursa calon kepala daerah di Dompu. “Tadi kita sudah berkomunikasi dengan pimpinan parpol koalisi dan sepakat akan menggugat KPU Dompu, kita akan gugat ke Bawaslu,” ujarnya.

Muazzim mengatakan paling telat gugatan tersebut akan dilayangkan, Kamis, 24 Semester 2002 hari ini. “Paling telat besok (hari ini) kita masukan gugatan,” ucap Muazzim.

Menurut Muazzim, KPU Dompu telah keliru mendiskualifikasi pasangan Syaifurrahman-Cika, karena masa hukuman Syaifurrahman sudah selesai dan tidak dalam masa bebas bersyarat.

Pasangan SUKA dinyatakan TMS terkait masa pembebasan Syaifurrahman Salman, dari Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Mataram yang belum mencapai 5 tahun seperti yang disyaratkan. Karena berdasarkan hasil klarifikasi oleh KPU Dompu dengan pihak Lapas Mataram terhadap dokumen yang dimasukan dan banyak tanggapan masyarakat.

Lapas kemudian memberi keterangan secara tertulis dengan nomor W21.EM/PK/01.102-1825 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh kepala Lapas kelas 2 Mataram, Muhammad Susani menyatakan  Syaifurrahman Salman, terlibat tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 UU no 31 tahun 1999  dengan hukuman 5 tahun dan denda Rp200 juta. Tindak pidana ini teregistrasi dengan perkara nomor 660K/PID.khusus/2012. H Syaifurrahman pertama kali ditahan pada 13 Mei 2011 dan menjalani pembebasan bersyarat tanggal 23 Oktober 2014.  (ndi)