Parpol hingga BUMN Diduga Nunggak Pembayaran Material PT.GNE

Produksi Batako PT. GNE (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Tunggakan pembayaran material yang ditanggung PT. Gerbang NTB Emas (GNE)  masih mengendap di banyak pihak. Tunggakan diantaranya tercatat di partai politik (Parpol) juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika diakumulasi dengan konsumen lain, nilai piutang Rp6,6 miliar.

Tunggakan pembayaran material itu terjadi dalam kurun waktu 2011 hingga 2017. Manajemen PT. GNE awalnya menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah dan swasta termasuk Parpol dalam bentuk penawaran produk paving block, buis atau beton sumur, pembatas jalan dengan trotoar atau kantin dan beton drainase atau U-Ditch.

Iklan

Salah satu yang penunggak adalah PDI Perjuangan yang membangun di Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Kota Mataram. Pengurus partai meminta droping material paving block untuk halaman kantor. ‘’Nilainya waktu itu sekitar 100 juta lebih,’’ kata sumber Suara NTB,  Minggu, 3 Februari 2019.

Setelah proses pembangunan selesai, manajemen melalui bidang operasional melakukan penagihan ke pengurus partai. Bahkan permintaan penagihan dilakukan setiap pergantian manajer operasional. ‘’Tapi tidak ada progres pembayaran,’’ kata sumber tadi. Sehingga sampai saat ini PDIP tercatat jadi penunggak produk usaha PT.GNE.

Diduga PT. Pelindo III juga menunggak.  BUMN ini meminta dropping paving block senilai Rp 100 juta lebih. ‘’Itu terjadi tahun 2011. Untuk proyek pembangunan lanskap dermaga barang di Pelabuhan Lembar. Penagihan pernah dilakukan, tapi kasusnya pun sama dengan PDIP,  tidak ada progres pembayaran.’’

Dua konsumen  itu hanya sebagian dari sejumlah pihak yang menunggak produk usaha milik PT.GNE. Sumber juga menjelaskan,  ada juga dugaan modus penggelapan piutang tertagih. ‘’Pihak konsumen sudah menyetor, tapi ada yang menerima setoran itu tidak diteruskan ke bendahara GNE. Nilainya cukup besar kalau diinventarisasi,” ungkapnya. Bahkan ada temuan piutang yang diakui oknum internal senilai Rp 300 juta lebih. ‘’Ini sudah ada pernyataan pengakuan uang itu dipakai sendiri,’’ bebernya.

Mantan Manajer Operasional PT. GNE Haris Budiharsono sebelumnya membenarkan beberapa kendala dihadapi saat upaya penagihan piutang. Pihaknya berusaha melakukan pendekatan persuasif,  namun sebagian tidak merespons dengan menyelesaikan pembayaran.

Semisal proyek pemerintah. ‘’Namanya proyek Pemda kan tertib administrasi pembayarannya setelah proyek PHO. Tapi yang nakal biasanya oknum rekanan. Sudah dibayar lunas pemerintah, tapi tidak mau bayar rekanan ini,’’ jelasnya.

Terkait droping ke Pelindo, mantan Manajer Operasional PT. GNE, Haris Budiharsono mengklarifikasi. Bahwa saat Delivery Order (DO) memang atas nama Pelindo, namun dipakai oleh pelaksana yang memenangkan  proyek, waktu pengerjaan  sekitar tahun 2011. Beton paving yang dikirim sesuai tipe K-400,  namun setelah dipasang lengkap, pemeriksa internal dari Pelindo meminta dibongkar karena kualitas dianggap tidak sesuai tipe K-400.

‘’Akhirnya itu dibongkar dan langsung dijual ke konsumen lain.  Ada empat konsumen yang berebut bayar karena kualitasnya memang kuat. Nilai jualnya Rp 300 jutaan. Tapi ada masalah di administrasi sehingga tidak terbayar,’’ ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Manajer Operasional PT.GNE,  Ahmad Jaelani enggan berkomentar banyak. Sesuai instruksi atasannya,  kasus sudah diserahkan ke Inspektorat NTB.  Namun ia tidak menampik adanya piutang mengendap di banyak pihak sehingga nilainya mencapai Rp 6,6 miliar sesuai temuan audit independen.

Beban penagihan  itu kini ada pada pihaknya. Melalui berbagai pendekatan persuasif dan bahkan  kekeluargaan, demi memulihkan tunggakan piutang dimaksud. ‘’Sesuai arahan direktur,  kami terus bekerja di lapangan,  demi mempercepat penyelesaian utang,’’’ pungkasnya.

PDIP Tak Tahu Punya Utang

Terkait catatan piutang di PT.GNE, dikonfirmasi terpisah Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH mengaku tak mengetahui jika partainya masih memiliki utang di PT. GNE. Karena selama ini tidak pernah ada konfirmasi dari pihak GNE, jika PDIP masih memiliki utang. Dengan nada tegas ia mengatakan, jika benar partainya masih memiliki utang, maka dia memastikan akan membayarnya. Oleh karena itu pihaknya akan mengecek keberadaan utang tersebut.

‘’Yoh kita ndak tahu itu, karena tidak pernah ada datang nagih. Kalau ada utang kita pasti kita bayar mereka. Tapi mereka tidak pernah datang, bagaimana kita tahu,’’ katanya.

Konfirmasi terkait piutang PT.Pelindo III di GNE juga dilakukan Suara NTB. Namun Humas Pelindo III Lembar,  Rangga Nurdiansyah, belum bisa memberi keterangan. ‘’Pelindo belum ada komentar,’’ tulis Rangga Nurdiansyah mellaui pesan instan. (ars/ndi/her)