Parpol Dilarang Gunakan Dana Hibah untuk Kampanye

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mengingatkan Partai politik peserta pemilu 2019, yang memperoleh bantuan dana hibah yang bersumber dari APBN/ APBD. Agar tidak digunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu nasional 2019.

Pasalnya dana bantuan hibah tersebut diperuntukkan bagi kegiatan kaderisasi, sekretariat maupun penguatan kelembagaan kepartaian tersebut. Karenanya bantuan dana hibah tersebut sama sekali tidak diperbolehkan untuk kegiatan kampanye parpol tersebut.

Iklan

“Bantuan dana hibah untuk parpol tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye” tegas kata Divisi Informasi, Data dan komunikasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi, Rabu, 24 Oktober 2018.

Sesuai aturan, parpol tidak diperbolehkan menerima sumbangan dana bersumber dari APBD/ APBN bagi aktivitas kegiatan kampanye Parpol. Jika ditemukan menggunakan bantuan dana hibah itu, untuk aktivitas kampanye, diancam pidana. “Parpol menggunakan bantuan dana hibah bagi aktivitas kampanye, bisa dipidanakan” tegasnya.

Baginya, apa yang disampaikan Bawaslu NTB dengan mewarning parpol agar tidak menggunakan bantuan dana hibah bagi aktivitas kampanye, lebih kepada mengedepankan aspek pencegahan.

Dengan demikian. Sedari awal parpol sudah memahami aturan bahwa, tidak diperbolehkan menggunakan bantuan dana hibah bagi aktivitas kampanye dilakoni. “Karena memang bantuan dana hibah itu bukan diperuntukkan bagi aktivitas kampanye” paparnya.

Oleh karena itu, digunakan atau tidak bantuan dana hibah bagi parpol tersebut akan bisa terlihat nanti dalam laporan keuangan dana kampanye Parpol. Pasalnya, setiap sumbangan diperoleh parpol bagi aktivitas kampanye tersebut harus ada bukti pernyataan dari penyumbang.

Dengan begitu, keberadaan dari penyumbang bagi Parpol bisa ditelusuri kebenarannya. “Setiap penyumbang harus jelas identitas dan alamatnya. Sehingga dana sumbangan diberikan ke parpol bisa dipertanggungjawabkan” terangnya.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU NTB, Ilyas Sarbini menyampaikan, KPU pun sudah memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi Parpol dalam pelaporan dana kampanye dan penggunaan aplikasi pelaporan dana kampanye Pemilu 2019.

Menurutnya,  KPU menggelar dua kelas bimtek masing-masing untuk calon anggota DPRD dan calon anggota DPD. Ia mengatakan bimtek sebagai upaya mengingatkan dan langkah pembinaan setiap parpol agar melaporkan dana kampanye. (ndi)